Korupsi APBD DKI

Lulung: Ahok Bakal Jadi Tersangka Kasus UPS

Politisi PPP itu yakin, bahwa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, akan ditetapkan sebagai tersangka.

Penulis: Mohamad Yusuf | Editor: Suprapto
Warta Kota
Abraham Lunggana alias haji lulung 

WARTA KOTA, PALMERAH— Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Lulung, kembali akan menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Rabu (24/11/2015).

Politisi PPP itu yakin, bahwa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, akan ditetapkan sebagai tersangka.

"Saya bilang Gubernur DKI sudah dapat diduga menjadi tersangka. Nanti kan tinggal polisi. Kita lihat aja nanti. Saya kan cuma memberikan penjelasan. Setengah jam aja tadi saya dimintai keterangan," kata Lulung, ketika dihubungi, Rabu (25/11/2015).

Dalam pemeriksaan tersebut, Lulung mengakui ditanya enam pertanyaan. Yaitu mempertanyakan jika UPS tersebut, masuk ke dalam KUA-PPAS.

"Jadi saya ditanyain enam pertanyaan di antaranya kalo kasus UPS itu nggak masuk KUA-PPAS, boleh nggak Pemda sebagai pejabat melelang? Saya bilang tidak boleh dong. Dari situ terus ditanyain kenapa UPS bisa masuk? Saya bilang itu berarti ada tangan jahil, oknum Bappeda dan BPKAD," katanya.

Menurut Lulung, BPKAD yang memberikan nomor rekening. Sementara, yang mengizinkan lelang dan mengadakan biaya lelang adalah Gubernur.

"Oleh karenanya semakin terang benderang yang paling bertanggung jawab itu adalah Gubernur," tegasnya.

Ruangan Kosong

Sementara itu, salah satu tersangka, Fahmi Zulfikar, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, tampak tidak terlihat di ruangan kerjanya, Lantai 5 Fraksi Hanura, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/11/2015).

Pantauan Warta Kota, dalam ruangn kerjanya tersebut, pintu tertutup rapat. Tidak ada satupun petugas atau pegwai yang berada di ruanganya. Berbeda dari seperti biasanya.

Meskipun, anggota beberapa anggota fraksi Hanura tampak bergantian ke luar masuk di masing-masing ruangan kerjanya.

"Sejak pemeriksaan kasus UPS, Pak Fahmi, sudah tidak pernah masuk kantor lagi," kata salah satu petugas di kantor tersebut.

Seperti diketahui, dalam kasus pengadaan UPS pada APBD-P 2014, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka.

Yaitu dua tersangka dari pihak eksekutif, Alex Usman dan Zaenal Soleman.

Alex diduga melakukan korupsi saat menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat.

Sementara, Zaenal Soleman saat menjadi PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.

Sedangkan, dua tersangka lainnya dari pihak DPRD, yaitu Muhammad Firmansyah dari fraksi Partai Demokrat. Lalu, Fahmi Zulfikar dari fraksi Partai Hanura.

Keduanya, diduga terlibat dalam kasus UPS saat sama-sama menjabat di Komisi E DPRD DKI Periode 2009-2014.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved