Kocok Ulang Pimpinan DPR Menguat, Setya Novanto segera Jatuh

Pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Setya Novanto menjadi alasan utama dilakukannya kocok ulang pimpinan DPR.

Kocok Ulang Pimpinan DPR Menguat, Setya Novanto segera Jatuh
Indra Akuntono
Kocok ulang pimpinan DPR diduga akan menjadikan Setya Novanto jatuh. 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Setya Novanto menjadi alasan utama dilakukannya kocok ulang pimpinan DPR.

Selain itu, ada kecurangan yang dilakukan kubu Koalisi Merah Putih (KMP), sehingga mereka merebut jatah Ketua DPR, yang seharusnya dipegang partai politik (parpol) pemenang pemilihan umum (pemilu).

Pemenang pemilu adalah PDI Perjuangan di mana Presiden juga berasal dari PDI Perjuangan, yang berduet dengan tokoh Golkar, Jusuf Kalla.

Anggota Komisi III DPR, Akbar Faizal menilai, Setya Novanto akan menjadi beban bagi DPR jika terus mengisi kursi pimpinan DPR.

Sebab, Novanto telah dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan meminta saham PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Kondisi ini bikin kita berat. Soal benar atau tidaknya, secara moral sudah mengganggu kita," kata Akbar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/11/2015).

"Menurut saya, ini saatnya bagi kita untuk mengambil sikap, merevisi atau kocok ulang, meninjau ulang porsi kepemimpinan DPR, termasuk di alat kelengkapan yang lain," ucapnya.

Apalagi, lanjut Akbar, ini bukan pertama kalinya Novanto terseret dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik di MKD.

Sebelumnya, Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terseret di MKD terkait kehadiran keduanya dalam kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Ini bertubi-tubi dan secara kelembagaan sudah ganggu. Kasihan DPR, kasihan juga Pak Novanto, bebannya berat sekali. Secara kelembagaan tidak bagus," ucap Akbar.

Ketua DPP Partai Nasdem ini pun membandingkan kinerja DPR 2014-2019 dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut dia, pemerintah selama setahun terakhir sudah memiliki kinerja yang baik. Namun, DPR justru terus disorot karena kontroversinya.

"DPR harusnya mengimbangi upaya pemerintah, upaya Istana, yang sedang coba perbaiki performa. DPR juga harus berusaha untuk itu," ucap dia.

Dalam laporannya ke MKD, Senin (16/11/2015), Sudirman menyebut Setya Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.

Pada pertemuan ketiga, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Novanto juga meminta PT Freeport untuk melakukan divestasi saham sebesar 49 persen dalam pembangunan proyek listrik di Timika.

Sudirman turut menyampaikan bukti berupa transkrip pembicaraan antara Novanto, pengusaha, dan petinggi PT Freeport.

Adapun rekaman asli dari percakapan itu juga akan segera disampaikan oleh Sudirman.

Meski begitu, Setya Novanto membantah tuduhan Sudirman Said, terutama soal meminta saham.

Menurut dia, tidak mudah bagi perusahaan Amerika Serikat, termasuk PT Freeport, untuk menyerahkan sebagian sahamnya kepada pihak lain.

Editor: Gede Moenanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved