Buruh Mogok Nasional Bisa Bunuh Sektor Industri

Rencana lima juta buruh yang akan menggelar aksi mogok nasional selama empat hari mulai 24-27 November 2015 menjadi kabar sesak bagi para pengusaha

Buruh Mogok Nasional Bisa Bunuh Sektor Industri
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Ribuan buruh se Jabodetabek berjalan menuju Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (1/9). 

WARTA KOTA, PALMERAH - Rencana sekitar lima juta buruh yang akan menggelar aksi mogok nasional selama empat hari mulai 24-27 November 2015 menjadi kabar sesak bagi para pengusaha.

Pasalnya, aksi mogok yang rencananya akan digelar secara serentak di 22 provinsi itu berpotensi membuat para pengusaha rugi besar karena kegiatan produksi terhenti.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani bahkan tidak segan-segan untuk melakukan tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata kepada para buruh yang dalam aktifitas mogok nasional itu merugikan para pengusaha yang tergabung dalam Apindo.

“Apindo menolak tegas upaya mogok nasional yang ditujukan untuk melumpuhkan kegiatan produksi atau usaha. Apindo berhak sepenuhnya atas kegiatan menjalankan usahanya tanpa intimidasi dari kelompok manapun sebagaimana dilindungi oleh hukum atau Undang-undang yang berlaku,” katanya dalam pesan yang diterima Warta Kota, Minggu (22/11).

Dalam mogok nasional nanti, imbuh Hariyadi, pihaknya akan melakukan pengamatan dan investigasi kepada para buruh yang bekerja untuk pengusaha anggota Apindo dalam rangka mempersiapkan tuntutan kepada pihak-pihak yang secara nyata merugikan perusahaan.

“Kami akan siapkan semua bukti pelanggaran hukum baik secara dokumentasi video, dokumentasi tertulis ajakan atau instruksi untuk mogok nasional/unjuk rasa maupun para saksi atas aksi mogok nasional dan unjuk rasa. Nantinya, semua bukti yang ditemukan akan digunakan sebagai barang bukti pengajuan tuntutan hukum secara pidana dan perdata,” terangnya.

Menurut Hariyadi, Apindo telah mengimbau anggotanya untuk tidak mengizinkan buruh di perusahaannya untuk ikut dalam aksi yang akan melumpuhkan kegiatan produksi perusahaan.

“Kecuali bila memang aksi itu dilakukan di luar jam kerja,” terangnya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, ada tiga tuntutan yang disampaikan aksi mogok nasional yang akan dilakukan para buruh.

Pertama, PP No. 78/2015 tentang pengupahan melanggar konstitusi UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak hidup layak melalui instrumen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Kedua, PP tentang pengupahan menghilangkan hak berunding oleh serikat buruh sehingga melanggar konvensi Organisasi Burun Internasional (ILO) tentang hak berunding.

Ketiga, PP Pengupahan melanggar UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No 21/2000 tentang serikat pekerja yang punya hak berunding dengan pengusaha

Menurut Said, aksi mogok nasional buruh dilakukan serempak di 22 provinsi di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Aceh, Sumater Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Papua.

Untuk wilayah DKI Jakarta, aksi mogok nasional akan terkonsentrasi di wilayah Pulo Gadung, Sunter, Tanjung Priok, Cakung-Cilincing, Ancol dan lain-lain. Di wilayah Bogor antara lain Cileungsi, Citereup, Sukabumi, sepanjang Jalan Raya Bogor dan Depok. (fha)

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved