Breaking News:

Kisruh di Balik P3SRS MK Didalangi Oknum Jenderal, Dilaporkan ke Kapolri

Kisruh di balik P3SRS MK terjadi akibat pemaksaan untuk menyelenggarakan pembentukan P3SRS MK, sehingga pengurusnya melapor kepada Kapolri.

Tribunnews.com
Ketua P3SRS MK, Junimart Girsang. 

WARTA KOTA, KUNINGAN -- Tarik menarik kepentingan dan intervensi terus mewarnai pengelolaan gedung perkantoran Menara Kuningan (MK) Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Akibatnya, tak hanya pihak pengurus pengelola gedung yang tergabung dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun perkantoran Menara Kuningan (P3SRS MK) yang terganggu, juga kenyamanan pemilik, penghuni, dan para tamu terusik. 

Hal itu diungkapkan Ketua P3SRS MK yang terpilih kembali untuk periode kedua Junimart Girsang.

Bentuk intervensi yang dilakukan adalah menggelar Rapat Umum Luar Biasa (RULB) dengan dijaga 50 anggota Kopassus dan Brimob di Hotel J. Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (13/11/2015).

"Dengan menggelar acara bernuansa manuver ini, sudah bisa dipastikan siapa di belakangnya," ujar Junimart. 

Di balik kekisruhan itu ada seorang pensiunan jenderal yang pernah memimpin lembaga intelijen negara dan selama ini kerap dikaitkan dengan kasus HAM.

Manuver yang dilakukan sang jenderal adalah menggelar RULB agar P3SRS MK menerapkan sistem Nilai Perbandingan Proporsional (NPP).

Padahal, sistem ini sudah dievaluasi dan hasilnya tidak baik diterapkan di P3SRS MK karena dinilai tidak demokratis, elitis dan oligarkis. Sementara, selama ini P3SRS selalu menerapkan nilai-nilai demokrasi one man one vote sesuai peraturan yang berlaku

"Terkesan ini pemaksaan kehendak yang dengan sengaja dilakukan oleh mereka ke internal kami (P3SRS MK). Dan saya sangat menyayangkan cara-cara ala Orba yang tidak simpatik bahkan cenderung 'fasistik' seperti ini. Ke depan kami khawatir dampak dari cara-cara seperti ini akan membuat gaduh sehingga bisa membuat pemilik, penghuni dan tamu gedung jadi tidak nyaman. Kalau sudah seperti itu, akhirnya kita semua yang dirugikan," ulas Junimart.  

Salah satu dampak nyata akibat intervensi sang jenderal, atas nama pengurus, Junimart mengajukan, perlindungan hukum kepada Kapolri untuk segenap pengurus P3SRS MK agar terhindar dari manuver-manuver yang justru berpotensi melanggar hukum.

Hal itu diamini Ketua Dewan Pengawas P3SRS MK, Dr Rufinus Hutauruk

"Kami sudah minta perlindungan ke kepolisian. Terkait sistem NPP, jelas itu tidak demokratis karena akan melahirkan kesewenang-wenangan" kata Rufinus. 

Dari cara mereka menyampaikan ketidakpuasan saja, menurut Rufinus, sudah terlihat kurang simpatik dan otoriter.

"Kondisi ini memang sangat disayangkan. Padahal P3SRS MK sudah menorehkan prestasi membanggakan dan juga memiliki laporan Keuangan yang baik karena sangat transparan. Di bawah kepemimpinan pak Junimart Girsang juga telah dilakukan audit keuangan yang dilakukan salah satu Akuntan Publik Top 10 di Indonesia. Jadi, sangat transparan dan akuntable," kata Rufinus.

Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved