Proses Rumit dan Lama, Warga Ini Enggan Bayar Pajak Kendaraan

Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, memberikan pelayanan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Panji Baskhara Ramadhan
Petugas pajak melayani para wajib pajak di sebuah mall di Jakarta, Jumat (6/11/2015). 

WARTA KOTA, GAMBIR - Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DdKI Jakarta, memberikan pelayanan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor (KB).

Pasalnya, sebanyak 3,6 juta pemilik kendaraan di wilayah DKI Jakarta, menunggak pembayaran PKB tersebut. Jumlah tunggakannya mencapai Rp 1,2 triliun.

Sementara beberapa warga mengaku, selama ini enggan melakukan pembayaran PKB karena prosesnya yang rumit dan lama

Nurman (31), warga Kampung Melayu, Jakarta Timur, mengatakan, bahwa dirinya enggan membayar pajak karena prosesnya yang rumit.

Karena itu, sudah selama tiga tahun pajak sepeda motornya tidak pernah ia bayarkan.

"Sebenarnya nilai pajaknya sih tidak terlalu besar. Paling hanya sekitar Rp 200.000 sampai Rp 300.000 per bulan. Tapi saat proses pembayarannya ini yang bikin malas. Karena rumit," kata pegawai di salah satu vendor komunikasi tersebut, Minggu (15/11/2015).

Padahal, menurut Nurman, pembayaran pajak akan dilakukannya, jika bisa dilakukan dengan mudah. Namun, kendala dalam segi waktu, karena dirinya harus bekerja, ia enggan melakukan pembayaran pajak tersebut.

"Saya bukannya nggak mau bayar pajak. Masak, kita mau bayar pajak, malah kita yang dibikin rumit. Prosesnya sampai berjam-jam, sementara kami kan juga punya kesibukan lain. Harusnya dipermudah. Ini kan sudah zaman teknologi canggih. Ciptakan dong pembayaran pajak yang lebih mudah secara online," katanya.

Hal senada dikatakan oleh Indah (27), warga Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menurut Indah, seharusnya, pembayaran PKB tidak hanya bisa dilakukan di Samsat saja.

"Seharusnya, bisa dong pelayanan dibuka sampai di tingkat kelurahan. Jadi kami tidak perlu jauh-jauh ke Samsat. Makanya nggak heran, kalau orang lebih memilih pakai jasa calo," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala DPP, Agus Bambang mengatakan, bahwa pihaknya akan memberikan pelayanan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor (KB).

Pasalnya, sebanyak 3,6 juta pemilik kendaraan di wilayah DKI Jakarta, menunggak pembayaran PKB tersebut. Jumlah tunggakannya mencapai Rp 1,2 triliun.

Pelayanan tersebut, diberikan dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk melunasi hutang pajak serta mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved