Polisi Lambat Tangani Kasus Perusakan Bangunan Warga Terisolasi di Depok

Sejumlah warga Kampung Kramat, Depok, mengeluhkan lambannya penanganan kasus perusakan bangunan rumah mereka yang dilakukan sejumlah orang suruhan.

Warta Kota
Rumah ditembok warga, Ketua DPRD DKI Jakarta turun tangan. 

WARTA KOTA, DEPOK - Sejumlah warga Kampung Kramat, Limo, Depok, mengeluhkan lambannya penanganan kasus perusakan bangunan rumah mereka yang dilakukan sejumlah orang suruhan dari pengembang PT Megapolitan Development, Juni 2015 lalu, oleh Polresta Depok.

Bahkan akibat lambannya penanganan kasus itu oleh kepolisian, PT Megapolitan Development berani melakukan penembokan jalan masuk warga ke permukiman pada 10 September 2015 lalu, yang mengakibatkan warga terisolir.

"Ini karena kepolisian lamban menangangi kasus ini dan terkesan mendiamkan. Sehingga Megapolitan menjadi lebih berani dan sewenang-wenang menutup pemukiman warga sehingga kami terisolir dua bulan ini," kata Bambang Hariyanto, warga yang bangunan rumahnya dirusak sejumlah orang pada Juni lalu.

Bambang menjelaskan saat PT Megapolitan melakukan penembokan 10 September lalu, pengembang itu sempat melakukan perusakan pagar yang kecil yang dibuat warga.

Karena tak percaya dengan Kepolisian Resort Depok warga melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya.

Namun lagi-lagi warga mengalami kekecewaan karena Polda Metro melimpahkan kasusnya ke Polresalta Depok.

"Kasus perusakan yang sebelumnya saja lamban ditangani Polres Depok, apalagi yang baru ini. Kami gak berharap banyak pada polisi soal ini," ujar Bambang.

Dodo Raliga warga lainnya menuturkan atas apa yang mereka terima ini, pihaknya sudah mengadukannya ke Komnas HAM dan Ombudsman RI.

"Kami juga sudah mengadukan ke DPRD Depok," katanya.

Kasat Reskrim Polresta Depok Komisaris Teguh Nugroho saat dikonfirmasi mengenai lambannya penanganan kasus peruaakan yang dilaporkan warga mengatakan inti utama kasus ini sebenarnya adalah adanya sengketa lahan antara warga dengan PT Megapolitan seluas 10 hektar di Kampung Kramat, Limo.

"Sebab kedua belah pihak sama-sama mengakui sebagai pemilik sah lahan dengan dasar dan argumen masing-masing. Jadi kita lihat dulu soal ini," ujar Teguh.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved