BREAKING NEWS: Rapat Musyawarah Pembebasan Lahan MRT Ricuh

Beberapa warga dari Kelurahan Gandaria ‎Selatan menuntut harga pembebasan lahan milik mereka diatas harga appraisal.

BREAKING NEWS: Rapat Musyawarah Pembebasan Lahan MRT Ricuh
Warta Kota/Bintang Pradewo
Suasana rapat musyawarah pembebasan lahan MRT yang ricuh, Kamis (12/11). 

WARTA KOTA, CILANDAK - Rapat musyawarah penentuan harga tanah untuk pembangunan moda transportasi massal, Mass Rapid Transit (MRT) di kantor Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (12/11) siang berlangsung ricuh.

Beberapa warga dari Kelurahan Gandaria ‎Selatan menuntut harga pembebasan lahan milik mereka diatas harga appraisal.

Suara teriakan terdengar keras dari ruangan musyawarah di lantai 2 kantor Kecamatan Cilandak. Di ruangan sekitar 5 meter x 5 meter terlihat beberapa pejabat Panitia ‎Pengadaan Tanah (P2T) untuk pembebasan MRT berdiskusi dengan para pemilik tanah yang terkena dampak pembangunan moda transportasi massal itu.

"Pak Wali.. pak Wali.. mana nih pak Wali Kotanya. Musyawarahnya tidak berjalan dengan baik," teriak Hery (55), salah seorang pemilik tanah di Jalan Fatmawati Raya nomor 41 itu.

Sontak teriakan itu membuat situasi memanas diantara warga ‎dan pejabat Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Karena sebelumnya musyawarah tidak menghasilkan titik temu. Yang ada hanyalah debat terkait harga yang diajukan oleh Pemprov DKI untuk pembangunan MRT.

Karena akibat pembebasan lahan itu, kata dia, lahan yang dimiliki seluas ‎800 meter akan terkena 128 meter. Lahan yang akan digunakan itu di titik depan toko marmer miliknya. Sehingga tidak ada lahan parkir bagi para pengusaha.

"Kan ini untuk stasiun seharusnya kami diperlakukan sama dong harganya. ‎Pemerintah langsung nunjuk angka Rp 26 juta saja per meter. Kita warga malah balikin kalau ada tanah dijual seharga itu di Fatmawati akan kami bayari," tutur pria yang berdagang marmer itu sejak tahun 1979 itu.

Wali Kota yang mendengar teriakan warga itu langsung mendatangi warga. Tri Kurniadi mencoba untuk menenangkan warga yang sudah terlihat emosi dengan para pejabat P2T. Dia menjelaskan bahwa pihaknya hanya bisa mendata dan membayar untuk pembebasan lahan MRT.

Warga resah

Untuk teknisnya pembangunan Stasiun itu dilakukan oleh pihak PT MRT Jakarta. Pemilik lahan lainnya yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku resah dengan pembangunan MRT. Karena keberadaan MRT di Jalan Fatmawati adalah jalur atas. Sehingga, sulit ada pembeli yang mau datang.

Halaman
123
Penulis:
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved