UU Kawasan Terpadu, Solusi Permasalahan Jakarta

Kisruh pengelolaan sampah hingga masalah banjir yang terus menimpa Ibukota menjadi bukti jika koordinasi antar pemerintah daerah belum sejalan.

UU Kawasan Terpadu, Solusi Permasalahan Jakarta
Panji Baskhara Ramadhan
Pengangkutan sampah terhambat akibat adanya penghadangan truk sampah di Kawasan Cilengsi, berimbas menumpuk cepatnya sampah rumah tangga di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Muara Baru, Jalan Muara Baru RT 16/17, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (5/11/2015). 

WARTA KOTA, PALMERAH - Kisruh pengelolaan sampah antara Pemerintah DKI Jakarta dengan PT Godang Tua Jaya selaku pengelola Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Bantargebang, hingga permasalahan banjir yang terus menimpa Ibukota menjadi bukti jika kordinasi antar pemerintah daerah belum sejalan.

Banyaknya kepentingan masing-masing pihak juga menjadi hal utama gagalnya penyelesaian masalah di DKI Jakarta.

Hal tersebut lugas disampaikan oleh Anggota Komite I DPD RI, Abdul Azis Khafia atau akrab disapa Bang Azis.

Pria asal Cidodol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan itu menilai jika sudah saatnya masing-masing pemerintah daerah dapat kompak menyelesaikan masalah.

Sebab, beragam masalah yang kini terjadi di DKI Jakarta merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya beban yang harus ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta semata.

"Macet, banjir dan sampah menjadi masalah klasik yang terjadi di Jakarta, tapi masalah ini bukan nggak ada sebab, itu juga karena warga di sekeliling Jakarta yang datang. Dari survei kelihatan, Jakarta di jam sibuk bisa delapan sampai sepuluh juta orang, padahal kalau malam, warga aslinya cuma tiga sampai empat juta orang. Jadi sebenarnya masalah yang melanda Jakarta ini adalah tanggung jawab bersama," jelasnya.

Karena itu, lanjutnya, permasalahan tersebut harus diselesaikan bersama, yakni DKI Jakarta bersama daerah mitra, seperti Banten dan Jawa Barat.

Sementara, pemerintah pusat mengatur regulasi terkait hal tersebut, sehingga kerjasama yang dilakukan dapat diawasi dengan baik.

"Kenapa saya bilang daerah mitra, bukan daerah penunjang, karena memang Banten dan Jawa Barat dengan DKI Jakarta itu sejajar kedudukannya. Karena itu, kordinasi harus dilakukan, jadi jangan ada masalah lagi, justru kita duduk bareng-selesaikan masalah sama-sama," tambahnya.

Hal tersebut ditunjukkannya seperti masalah sampah yang terjadi pada beberapa minggu belakangan.

Menurutnya, kedua belah pihak seharusnya dapat memberikan solusi, misal sampah tidak hanya didistribusikan dan ditumpuk, tetapi dapat dipilah dari tingkat rumah tangga, kelurahan hingga kecamatan, sehingga sampah yang disalurkan ke TPA Bantar Gebang dapat dikurangi.

"Tapi kondisinya sekarang beda, kedua pihak dahulukan kepentingan masing-masing. Padahal, kalau sampah diolah dengan baik, sampah yang dibawa ke Bantargebang juga berkurang, masalah kayak macet-bau selama distribusi juga pasti berkurang. Nah, produk hasil olahannya juga punya nilai jual, bisa bantu masyarakat," jelasnya.

Terkait hal tersebut, lanjutnya, DPD RI dan DPR RI masih melakukan pengkajian konsep pengelolaan kawasan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan terpadu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpuncur). Apabila RUU tersebut disahkan, integrasi wilayah Jabodetabekpuncur dapat segera dilakukan.

"Terkait RUU Kawasan Terpadu Jabodetabekpuncur sudah masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional-red) dan masih kami bahas (DPD dan DPR RI-red), tapi kalau terealisasi, akan segera diemplementasikan pada tahun 2016. Jadi permasalahan kasus yang menyangkut batas wilayah tidak terulang lagi," jelasnya.

"Otonomi daerah itu bukan hanya pemekaran wilayah semata, tetapi justru lewat pemekaran, manajemen dan kordinasi antara Jakarta dengan daerah mitra dapat lebih baik dalam menyelesaikan masalah. Seperti misalnya, Jakarta Selatan yang kini dijadikan kawasan resapan, tapi bisa dilihat sekarang, sepanjang Jalan TB Simatupang kini menjadi pusat perkantoran, belasan gedung pencakar langit terlihat berdiri menjulang. Hal itu menjadi pertanda kalau regulasi kita begitu longgar," tutupnya menambahkan. (dwi)

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved