Seluruh Buruh FSPMI Menolak Pergub Unjuk Rasa

Terdengar ratusan demonstran yang berteriak, "Cabut Pergub unjuk rasa yang anti demokrasi!"

Seluruh Buruh FSPMI Menolak Pergub Unjuk Rasa
Warta Kota/Bintang Pradewo
30.000 buruh yang tergabung di FSPMI melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden. 

WARTA KOTA, GAMBIR - Aksi demonstrasi terjadi lagi di Balai Kota, Jakarta Pusat. Terdengar ratusan demonstran yang berteriak, "Cabut Pergub unjuk rasa yang anti demokrasi!"

Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 menuai pro dan kontra. Seorang perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) angkat suara.

Menurutnya, Pergub yang telah diterbitkan sejak 28 Oktober 2015 itu ditentang oleh seluruh anggota FSPMI yang ada di Jakarta dan di luar Jakarta.

"Mereka meminta agar Pergub ini supaya dicabut, bukan direvisi. Kami tidak mau untuk direvisi, kami maunya dicabut," ujar Bikman Manurung di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).

Meski Pergub itu diterapkan di Jakarta, tapi ujar Bikman, para buruh di luar Jakarta juga mendukung pencabutan Pergub tersebut.

Alasannya, "Apabila kami tidak bisa mengemukakan pendapat di depan istana, maka faktornya adalah untuk seluruh Indonesia. Karena kami kalau melakukan demo di istana perwakilan kami dari seluruh Indonesia," kata Bikman.

Pada pergub itu lokasi unjuk rasa dibatasi hanya diperbolehkan pada tiga lokasi tertentu, yakni di Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi DPR/MPR, dan silang selatan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat.

Sesuai pergub itu, pengunjuk rasa yang akan beraksi di Istana atau Balai Kota Jakarta atau lokasi berkantornya Ahok akan diarahkan ke Monas.

Sementara itu, pengunjuk rasa yang akan berorasi di gedung DPR atau kementerian diarahkan ke Parkir Timur Senayan dan Alun-alun Demokrasi DPR/MPR.

Waktu unjuk rasa pun ditetapkan, pukul 06.00-18.00 WIB. Aparat penegak hukum pun dapat menindak tegas demonstran yang melanggar peraturan itu.

Pengunjuk rasa dilarang membakar ban atau menggunakan pengeras suara lebih dari 60 desibel (DB). Pergub juga mengatur mediasi antara pemerintah dan perwakilan demonstran. Perwakilan demonstran yang dapat menemui perwakilan pemerintah dibatasi hanya lima orang. (Dennis Destryawan)

Editor: Andy Pribadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved