Breaking News:

Pencemaran Nama Baik

Anggota DPRD Kota Bekasi Bergeming untuk Gugat Basuki secara Berlapis

Gugatan berlapis diajukan anggota DPRD Kota Bekasi terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta itu.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Gede Moenanto
Istimewa
Ariyanto Hendrata 

WARTA KOTA, BEKASI -- Merasa nama baiknya dicemar oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, maka anggota Komisi A DPRD Kota Bekasi akan melayangkan gugatan.

Bahkan, surat rekomendasi gugatan itu sudah dikirim ke pimpinan dewan.

"Surat rekomendasinya sudah kami sampaikan, setelah itu akan digelar rapat pimpinan sesama fraksi untuk menentukan kelanjutannya," kata Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata di Kota Bekasi, Senin (2/11/2015).

Ariyanto menegaskan, langkah ini diambil guna menjaga martabat DPRD Kota Bekasi sebagai wakil rakyat.

Ada beberapa kemungkinan langkah hukum yang akan diambil adalah somasi, gugatan pidana pencemaran nama baik, dan penghinaan nama baik lembaga.

Menurut dia, sudah ada enam pernyataan Basuki, yang dianggap menghina legislator Bekasi.

Pertama, anggota dewan disebut orang sombong karena berani memanggil Basuki, yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Kedua, dewan disebut kekanak-kanakan karena berencana memanggil Basuki guna meminta klarifikasi soal adanya pelanggaran MoU soal pengelolaan sampah.

Ketiga, ancaman Basuki, yang akan membawa tentara untuk mengantar sampah ke Bekasi sebagai bentuk bila TPST Bantar Gebang ditutup, keempat warga Bekasi dilarang bekerja di Jakarta dan kelima mulut dewan bau sampah.

"Penghinaan terakhir adanya tuduhan kami menerima aliran dana dari pengelola TPST. Ini tidak benar," kata Ariyanto.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi Muhammad Dian mengatakan, pihaknya masih mengkaji isi surat rekomendasi yang dilayangkan oleh Komisi A.

Berbeda dengan Ariyanto, Dian bisa memaklumi Basuki, yang lantang ketika berucap.

"Saya belum baca isi surat rekomendasinya. Tapi, yah dimaklumi saja, Basuki memang kan seperti itu orangnya," kata Dian.

"Polemik ini sebetulnya bisa diselesaikan dengan mudah, asalkan Pemprov DKI, Legislator Bekasi dan Pemkot Bekasi duduk bersama mencari jalan keluarnya," tambahnya.

Terkait pernyataan Basuki, yang menyebutkan bahwa anggota dewan Kota Bekasi tidak berhak memanggil Gubernur karena strata pemerintahan provinsi lebih tinggi, Dian menyatakan, itu sah-sah saja dan memang sudah tugas DPRD Kota Bekasi.

"Kita boleh panggil siapa pun, menteri juga boleh. Selama masih berhubungan dengan kebijakan di Kota Bekasi. Karena, kami punya fungsi untuk mengevaluasi suatu kebijakan yang ada di Kota Bekasi," katanya.

Meski demikian, Dian tak memaksakan Basuki untuk hadir dalam undangan yang dilayangkan oleh instansinya.

Apabila Basuki sibuk, kehadirannya bisa diwakilkan oleh SPKD terkait dalam hal ini Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved