Sebelum Tembok Dibangun Tutup Jalan Permukiman, Warga Sudah Diintimidasi

Sebelum, tembok beton dibangun PT Megapolitan Developments, sejumlah warga mengaku sudah mengalami intimidasi dari orang PT Megapolitan Developments.

Warta Kota/Budi Sam Law Malau
FC: Jalan Permukiman warga yakni Jalan Pinang Dua Ujung, Kampung Kramat, RT 1/5, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, ditembok beton oleh PT Megapolitan Developments selaku perusahaan properti, yang mengklaim pemilik hak tanah 10 hektar di sana. Akibatnya puluhan warga terisolasi. 

WARTA KOTA, DEPOK - Sebelum, tembok beton setinggi 2,5 meter dan sepanjang 50 meter dibangun PT Megapolitan Developments, sebuah perusahaan properti, 10 September lalu di Jalan Pinang Dua Ujung, hingga menutup akses keluar masuk permukiman, sejumlah warga mengaku sudah mengalami intimidasi dari orang-orang yang mereka sebut orang suruhan PT Megapolitan Developments.

Intimidasi berupa pengrusakan atas bangunan warga yang baru dibangun di lokasi lahan milik warga, namun diklaim milik PT Megapolitan Developments.

Bambang Hariyanto (59) salah seorang warga Kampung Kramat RT 1/5, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo,, menuturkan intimidasi dari PT Megapolitan Developments dialaminya sejak Juni 2015 lalu.

Bahkan kata Bambang saat itu sejumlah orang dari PT Megapolitan Developments merusak bangunan rumah yang baru dibangunnya.

"Saya lalu melaporkan soal pengrusakan bangunan ini ke Polres Jakarta Timur, pada 8 Juni 2015. Saya belum tahu perkembangannya sampai saat ini, sampai akhirnya PT Megapolitan menutup Jalan Pinang Dua Ujung dengan membangun tembok di sana," kata Bambang kepada Warta Kota, Minggu (1/11/2015).

Menurut Bambang, mulai dari pengrusakan bangunan warga, membangun tembok, menutup jalan, mengintimidasi warga dan membangun pos di depan tembok yang menutup jalan permukiman adalah cara kasar yang dilakukan PT Megapolitan Developments untuk menyerobot lahan warga.

"Padahal dasar kepemilikan warga sangat jelas berdasar sertifikat hak milik, akte jual beli dan girik letter C. Sementara dasar PT Megapolitan hanya surat pelepasan hak atau SPH tahun 1984, yang belum jadi HGB. Saya yakin SPH mereka sudah mati dan kadaluarsa," kata Bambang.

Karenanya kata Bambang, warga berharap Pemkot Depok segera membongkar tembok beton yang dibangun PT Megapolitan Developments karena menutup akses jalan warga serta tembok dipastikan tidak memiliki IMB.

"Sebab pihak kelurahan mengaku pembangunan tembok tanpa izin sama sekali. Jelas itu melanggar Perda yang ada," katanya.

Risani, selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Limo, menuturkan ada pembiaran yang dilakukan Pemkot Depok dalam hal ini.

Halaman
1234
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved