Jalan Permukiman Ditutup Tembok di Depok, Berpotensi Bentrokan

Puluhan warga Kampung Kramat, RT 01/05, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, terisolasi sejak sebulan lalu, akibat ditutupnya akses jalan keluar masuk.

Warta Kota/Budi Sam Law Malau
FC: Jalan Permukiman warga yakni Jalan Pinang Dua Ujung, Kampung Kramat, RT 1/5, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, ditembok beton oleh PT Megapolitan Developments selaku perusahaan properti, yang mengklaim pemilik hak tanah 10 hektar di sana. Akibatnya puluhan warga terisolasi. 

WARTA KOTA, DEPOK - Puluhan warga Kampung Kramat, RT 01/05, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, terisolasi sejak sebulan lalu, akibat ditutupnya akses jalan keluar masuk ke pemukiman mereka di Jalan Pinang Dua Ujung, dengan tembok beton oleh PT Megapolitan Developments selaku perusahaan properti, yang mengklaim pemilik hak tanah 10 hektar di sana.

Sementara, 30 warga merasa sebagai pemilik sah atas 10 hektar lahan di sana berdasar sertifikat hak milik (SHM), akte jual beli (AJB) serta girik letter C.

Risani, selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Limo, menuturkan ada pembiaran yang dilakukan Pemkot Depok dalam hal ini.

Sebab sejak PT Megapolitan mulai membangun tembok setinggi 2,5 meter sepanjang 50 meter pada 10 September lalu hingga menutup jalan permukiman warga, pihaknya bersama warga sudah mengadukan hal ini ke pihak kelurahan Limo dan Satpol PP Depok.

"Namun mereka tidak melakukan tindakan apa-apa dan tidak mencegah pembangunan tembok yang dilakukan sepihak oleh PT Megapolitan. Hal ini merupakan bentuk pembiaran dari Pemkot Depok," kata Risani kepada Warta Kota, Minggu (1/11/2015).

Akibatnya kata Risani, ada potensi konflik horizontal di sana. Apalagi kata dia, PT Megapolitan mengerahkan puluhan pemuda dari ormas tertentu menjaga lahan dan tembok beton yang menutup jalan permukiman warga.

Bahkan, kata dia, ada intimidasi yang dilakukan puluhan pemuda itu kepada warga.

"Ini bisa menimbulkan bentrokan antara warga dengan puluhan orang dari ormas tertentu yang dikerahkan PT Megapolitan di sana. Jadi Pemkot Depok harus bertindak cepat, agar konflik dan bentrokan tidak terjadi," kata Risani.

Menurut Risani, mediasi yang beberapa kali digelar dan tidak dihadiri PT Megapolitan menunjukkan ada niat jahat dari PT Megapolitan yang tidak ingin menuntaskan masalah ini.

"Mereka justru main serobot lahan seenaknya. Apa harus ada jatuh korban dulu baru Pemkot Depok berbuat sesuatu?," tanta Risani.

Halaman
1234
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved