Breaking News:

Jalan Pemukiman Ditembok Perusahaan Properti

Selain itu di sekitar pagar beton ada juga pos keamanan dan plang bertuliskan lahan PT Megaopolitan Developments.

Warta Kota/budi sam law malau
Bagian dari Jalan Pinang Dua Ujung, Limo, Depok yang ditembok beton oleh PT Megapolitan Developments sehingga warga di sana terisolir. 

WARTA KOTA, DEPOK - Puluhan warga dari sedikitnya 11 kepala keluarga (KK) yang tinggal atau memiliki bangunan rumah di Kampung Kramat, Jalan Pinang Dua Ujung, RT 1/5, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, telah hidup terisolir selama satu bulan lebih belakangan ini.

Sebab sejak 10 September akses keluar masuk satu-satunya di pemukiman mereka yakni Jalan Pinang Dua Ujung, Limo, Depok, ditutup dengan pagar beton setinggi sekitar 2,5 meter dan sepanjang 50 meter, oleh PT Megapolitan Developments, sebuah perusahaan properti yang membangun perumahan, mal dan apartemen.

Penutupan Jalan Pinang Dua Ujung dengan pagar tembok beton dilakukan, karena PT Megapolitan mengklaim lahan 10 hektar yang berada di sekitar Jalan Pinang Dua Ujung, Limo, adalah milik mereka berdasarkan surat pelepasan hak (SPH) tahun 1984.

Hal ini membuat puluhan warga yang terisolir dan tinggal di Jalan Pinang Dua Ujung marah.

Bukan itu saja, pengakuan sepihak PT Megapolitan Developments membuat warga yang merasa sebagai pemilik lahan juga marah.

Sebab, tercatat ada 30 warga sebagai pemilik lahan 10 hektar, yang diklaim milik PT Megapolitan Developments tersebut.

Kepemilikan warga berdasarkan Serifikat Hak Milik (SHM), Akte Jual Beli (AJB) dan Girik yang terdaftar di buku letter C kelurahan Limo.

"Mereka seenaknya saja dan sangat kurang ajar, karena main klaim sebagai pemilik lahan sembari menutup jalan masuk warga begitu saja. PT Megapolitan Developments jelas-jelas ingin menyerobot lahan kami," kata Syamsudin (70) salah satu warga pemilik lahan yang diklaim PT Megapolitan kepada Warta Kota, Jumat (30/10/2015).

Lahan milik Syamsudin seluas 3050 meter persegi dan kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM). "Bagaimana mungkin ini lahan mereka hanya berdasar SPH. Sebab dasar kepemilikan saya jauh lebih kuat sertifikat hak milik," kata Syamsudin.

Yakob, warga lainnya yang juga salah satu pemilik lahan yang diklaim PT Megapolitan mengatakan jelas bahwa dasar PT Megapolitan sangat lemah.

Halaman
12
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved