Korupsi UPS

Fahmi Zulfikar Disebut Terima Fee Tujuh Persen dari Rp 300 Miliar

Anda pasti sering‎ nonton film Amerika kan? Anda berhak untuk tidak bicara. Betul nggak?

Fahmi Zulfikar Disebut Terima Fee Tujuh Persen dari Rp 300 Miliar
Warta Kota/Mohamad Yusuf
Sekretaris Komisi E DPRD DKI, Fahmi Zulfikar 

WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Alex Usman, terdakwa kasus korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk 25 sekolah, menyebutkan, Sekretaris Komisi E DPRD DKI, Fahmi Zulfikar, meminta fee tujuh persen dari pagu anggaran sebesar Rp 300 miliar jika anggaran UPS dikabulkan.

Namun, ketika dikonfirmasi, Fahmi Zulfikar enggan berkomentar banyak.

Saat itu, Jumat (30/10/2015), Fahmi Zulfikar tampak hadir mengenakan jas abu-abu dan peci hitam, saat Paripurna, Penetapan Perda Kepariwisataan, di Gedung DPRD DKI.

Ketika dihampiri, tampak raut wajah Fahmi Zulfikar sudah enggan memberikan keterangan.

"Anda pasti sering‎ nonton film Amerika kan? Anda berhak untuk tidak bicara. Betul nggak? Nanti aja di pengadilan. Ini sudah masuk ranah hukum. Jadi, nanti saja di sidang saya akan menjelaskan semua," kata Fahmi, yang terlihat enggan menjawab pertanyaan wartawan.

Namun, politisi Partai Hanura tersebut, mengaku, memang sudah kenal lama dengan Alex Usman.

Yaitu, ketika sama-sama aktif, dalam organisasi Forum Komunikasi Putra/Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI).

"Saya kenal. Kenal lama (dengan Alex Usman) dari akhir tahun 1980-an," katanya.

Seperti diketahui, dalam pada persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kemarin, Jaksa Tasjrifin Halim, menyebutkan, bahwa Fahmi, serta Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014, Firmansyah, mengarahkan agar proyek pengadaan UPS masuk ke APBD Perubahan tahun 2014.

Sementara, Fahmi Zulfikar, meminta fee tujuh persen dari pagu anggaran sebesar Rp 300 miliar jika anggaran UPS dikabulkan.

Pengadaan UPS itu sendiri, sebenarnya, tidak pernah diajukan oleh para Sudin dan Dikmen.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sendiri enggan berkomentar banyak atas keterlibatan anggota DPRD DKI dalam kasus UPS tersebut.

"Tunggu jaksa aja atau lu tanya sama Haji Lulung aja," seloroh Ahok.

Selidiki Lebih Jauh

Sedangkan, Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Febri Hendri menegaskan, seharusnya para penegak hukum, bisa menelusuri lebih jauh lagi keterlibatan orang-orang pada kasus tersebut.

Pasalnya, ia meyakini, tidak hanya satu anggota DPRD saja yang terlibat.

"Seharusnya diselidiki lebih lanjut. Jangan yang diselidiki dari eksekutif saja, tapi juga legislatif. Jadi polisi segera bergerak untuk melakukan pengusutan kasus yang menyeret legislatif dan pengusaha oleh terdakwa Alex Usman," tegasnya.

Menurut Febri, keterlibatan tersebut, diyakini lebih dari satu orang. Pasalnya, dana yang diduga korupsi tersebut, cukup besar. Sementara, aliran dana tersebut, menurutnya, belum seluruhnya diselidiki.

"Itu pelakunya bisa saja tidak hanya 1-2 orang, bisa saja dari legislatif dan dari pengusaha itu terlibat," katanya.

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved