Demo Buruh

Buruh dan Pengusaha Sepakat UMP DKI Rp 3,1 Juta

Setelah rapat digelar selama 7,5 jam, Dewan Pengupahan menyepakati, UMP DKI tahun 2016, sebesar Rp 3,1 juta.

Buruh dan Pengusaha Sepakat UMP DKI Rp 3,1 Juta
Kompas.com
Ilustrasi. 

WARTA KOTA, PALMERAH— Dewan Pengupahan DKI Jakarta menggelar rapat membahas Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2016, di Balai Kota DKI, Kamis (29/10/2015).

Setelah rapat digelar selama 7,5 jam, Dewan Pengupahan menyepakati, UMP DKI tahun 2016, sebesar Rp 3,1 juta.

"Besaran nilai UMP yang diajukan   pengusaha  Rp 3.010.500. Unsur Serikat Pekerja mengajukan  Rp 3.133.470. Memperhatikan usulan tersebut, kami dari unsur pemerintah, juga mempunyai usulan, UMP sebesar Rp 3,1 juta.  UMP tahun 2016 disepakati Rp 3,1 juta," kata Priyono, Ketua Dewan Pengupahan DKI Jakarta,  seusai Rapat Penentuan UMP DKI,  Kamis (29/10/2015) malam.

Upah tersebut, lanjut Priyono, sudah ditetapkan dengan dengan formula PP terbaru. UMP 2015 Rp 2,7 juta ditambah inflasi nasional 6,83 persen dan pertumbuhan ekonomi  4,74 persen.

Dengan putusan dari rapat Dewan Pengupahan tersebut, maka pihaknya akan menyampaikan hasil rapat kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok,

"Hasil kesepakatan, Dewan Pengupahan, diputuskan UMP 2016, Rp 3,1 juta. Dengan demikian akan kami sampaikan rekomendasi ini, paling lambat besok pagi," kata pria yang juga sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta itu.

Seperti diketahui, Dewan Pengupahan melakukan rapat membahas penetapan UMP DKI, sejak pukul 13.00 dan berakhir pada pukul 20.30.

Rapat Dewan Pengupahan itu dihadiri oleh para anggotanya. Mulai dari unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah.

Untuk penetapan UMP, sesuai dengan PP Nomor 78 Tentang Pengupahan, bahwa formula yang digunakan, yaitu besaran UMP pada tahun berjalan ditambah dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Formula penetapan UMP sebelumnya, yaitu besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yahun berjalan, ditambah pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tidakl lagi berlaku.

Sesuai dengan Instruksi Presiden, UMP harus ditetapkan pada 1 November 2015.

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Suprapto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved