Demo Buruh

Ahok : Kalau Demo Bikin Macet, Kami Bisa Tangkap

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama telah menandatangani Pergub No 228 Tahun 2015, tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Ahok : Kalau Demo Bikin Macet, Kami Bisa Tangkap
Tribunnews.com/Amriyono Prakoso
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, meyakini ruang publik terpadu ramah anak dapat mengurangi kekerasan seksual terhadap anak. 

WARTA KOTA, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) No 228 Tahun 2015, tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan beberapa pasal yang mengatur saat diselenggarakannya unjuk rasa.

"Sudah tandatangan saya. Nanti kita terapka, polisi akan bantu. (Salah satu) Isinya kamu tidak boleh terlalu keras menggunakan pengeras suara. Diatur berada DB-nya (desibel)," kata Ahok, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2015).

Selain itu, menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, juga diatur agar pendemo tertib saat turun ke jalan.

Yaitu, tidak diperbolehkannya hingga menyebabkan kemacetan.

"Terus kamu kalau demo nggak boleh bikin macet, misalnya di Gambir, Monas, DPR, kalau bikin macet kita bisa tangkep," katanya.

Seperti diketahui, dalam Pergub yang ditandatangani 28 Oktober 2015 tersebut, ditentukan, bahwa untuk melakukan aksi unjuk rasa, kini telah diatur, hanya diizinkan pada tiga lokasi.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Sri Rahayu mengatakan, dalam Pergub itu telah diatur, bahwa untuk lokasi demonstrasi hanya akan diizinkan di tiga tempat.

"Yaitu, Parkir Timur Senayan, alun-alun Demokrasi DPR/MPR RI, dan Silang Selatan Monumen Nasional," kata Sri Rahayu seusai bertemu Ahok di Balai Kota DKI, Kamis (29/10/2015).

Menurut Sri Rahayu, Pergub itu, mengatur, dalam rangka memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Sebagai pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum pada ruang terbuka.

"Tapi, bukan berarti dengan Pergub itu, tidak menjamin kebebasan penyampaian pendapat, kebebasan berbicara, menjunjung hak azasi manusia dan demokrasi," kata Sri Rahayu.

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved