Ahok: Apa DPRD DKI Kurang Sekolah

WARTA KOTA, PALMERAH— Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI melaporkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas kasus pembelian lahan RS Sumber Waras ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (30/10/2015).

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, pun menanggapinya dengan santai.

"Saya kira enggak apa-apa. Menurut saya itu Pansus yang terlalu politik. Kenapa orang BPK saja masih minta 20 hari buat temuin kesalahan. Lalu ada orang yang melapor ke KPK, KPK ambil inisiatif limpahkan ke BPK untuk mengaudit investigasi," kata Ahok, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2015).

Menurut Ahok, hal tersebut, sudah menyalahi aturan. Pasalnya, sudah memasuki 60 hari, namun, masih minta perpanjang 20 hari?

"Berarti bukan salah kami dong. Terus DPRD kurang sekolah atau apa gitu ya, BPK saja belum selesai menginvestigasi terus kamu mau laporin. Apa yang mau kamu laporin? Berarti DPRD lebih hebat daripada BPK ada temuan? BPK saja masih butuh 20 hari untuk menemukan temuan," tegasnya.

Lalu, menurut Ahok, pansus tersebut, terlalu mengada-ngada. Pasalnya, masih banyak kasus lainnya, yang cukup besar namun, DPRD tidak membentuk Pansus.

"(Kasus) Bantargebang sudah lama belum laporan BPK-nya? Kok enggak ada Pansus sih? Scanner dan UPS ada enggak temuan? Sudah ada yang mau masuk penjara lagi. Ada enggak Pansus? Kagak. Terus ada enggak dalam KUA-PPAS? Enggak ada. Kok DPRD enggak nyari bisa ada siluman muncul? Kan Jaksa sudah bilang siluman sudah dipasang-pasang diakui dari Pak Alex Usman diatur oleh oknum DPRD untuk dimunculin anggaran ini. RS Sumber Waras ada enggak dalam KUA-PPAS? Ada bersama dengan DPRD mutusin belinya. Kok itu yang dipansusin?" jelasnya.

Karena itu, ia menganggap, saat ini, para anggota DPRD sedang berpolitik.

"Makanya aku kasihan sama kawan-kawan DPRD. Ini politik Pansus namanya. Tapi aku demen karena makin kelihatan siapa yang kurang sekolah dan kurang baca," katanya.