Dewan Pengupahan DKI Masih Tunggu Dasar Hukum

Dewan Pengupahan DKI Jakarta, masih menunda penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2016.

Dewan Pengupahan DKI Masih Tunggu Dasar Hukum
Warta Kota/Dwi Rizki
Ilustrasi. Geliat unjuk rasa di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (28/10/2010) masih terus ditunjukkan oleh ribuan buruh dari berbagai aliansi dan serikat buruh di Indonesia. 

WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Dewan Pengupahan DKI Jakarta, masih menunda penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2016.

Mereka masih menunggu dasar hukum untuk penentuan UMP tersebut.

Pasalnya, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, baru saja disahkan oleh Presiden Joko Widodo. 

Sementara, pengesahan UMP, harus dilakukan minimal pada 1 November 2015 nanti.

"Intinya, kita ingin memiliki dasar hukum yang kuat. Kalau KHL (Kebutuhan Hidup Layak) kan sudah survei empat kali. Kita butuh penguatan, yang kita pakai yang mana? (Berdasarkan) PP atau KHL? karena ini (PP) sudah datang, berarti ini yang berlaku nih. Tapi kan kita butuh waktu, jadi tidak bisa memutuskan hari ini," kata Sarman Simanjorang, Anggota Dewan Pengupahan DKI, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/10/2015). 

Karena itu, ia menyayangkan, sikap Pemerintah yang mengesahkan PP Pengupahan, menjelang penetapan UMP

Pihaknya, pun menyatakan, enggan terburu-buru untuk menetapkan UMP tersebut.

"Kenapa pemerintah memutuskan ini, ketika mau mengesahkan UMP. Nanti pengusaha-pengusaha nanya, anda menetapkan UMP itu dasarnya apa? Makanya kita butuh dasar hukum yang kuat. Apalagi peraturan menterinya belum ada. Kita jangan terburu-buru," katanya.

Pria yang juga menjabat Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jakarta itu, saat ini tengah menunggu masukan dari biro hukum. 

Agar nantinya, per 1 November 2015, penetapan UMP sudah dilakukan.

"Sesuai Instruksi Presiden per tanggal 1 November, sudah harus ditetapkan. Supaya apa? Supaya kalau ada perusahaan yang tidak mampu, masih ada untuk mengajukan penangguhan. Supaya per tanggal 1 Januari itu sudah jalan. Nah kami butuh payung hukum yang kuat. Ini kan tidak hanya semata-mata kepentingan buruh, tapi juga pengusaha. Saya rasa di dunia pengusaha, Pemerintah juga paham, kenapa? Karena PP ini turun ketika kita mau menetapkan UMP," jelasnya.

Tags
KHL
upah
UMP
Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved