Buruh Tolak Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan

Tolak formula upah Jokowi-JK, bikin sengsara saja

Buruh Tolak Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan
Warta Kota/Dwi Rizki
Geliat unjuk rasa di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (28/10) masih terus ditunjukkan oleh ribuan buruh dari berbagai aliansi dan serikat buruh di Indonesia. 

WARTA KOTA, GAMBIR - Geliat unjuk rasa di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (28/10) masih terus ditunjukkan oleh ribuan buruh dari berbagai aliansi dan serikat buruh di Indonesia. Tidak hanya meminta agar pemerintah dapat membenahi kondisi ekonomi Indonesia, para buruh pun menuntut agar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan dapat dihapuskan.

'Tolak formula upah Jokowi-JK, bikin sengsara saja' teriak salah seorang pengunjuk rasa berorasi di atas mobil berpengeras suara. Teriakan lantang tersebut pun seketika disambut dengan teriakan dan riuh para buruh yang berjubalan di depan Istana Negara.

Walau cuaca pada Hari Sumpah Pemuda saat ini terasa terik menyengat, ribuan buruh yang terlihat mengenakan atribut dan seragam beraneka corak serta warna itu terlihat tetap bersemangat meneriakkan penolakan terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam pesannya, buruh meminta agar pemerintah dapat menstabilkan ekonomi Indonesia yang kian terpuruk, karena hal tersebut secara langsung berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat. Selain itu, para buruh pun mendesak pemerintah agar merevisi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan dan menuntut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dihapus.

Pasalnya, para buruh menilai pemberlakuan PP tersebut tidak berpihak kepada para buruh. Sebab, dalam PP tersebut berisi salah satu poin yang menyatakan jika besaran kenaikan upah buruh didasarkan pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi per tahun.

Sehingga, PP tersebut akan menghilangkan hak perundingan upah antara buruh dengan pengusaha. Terkait hal tersebut, buruh meminta agar pemerintah dapat menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kawasan (UMK) tahun 2016 berkisar 22 persen hingga 25 persen dari besaran upah tahun 2015.

Hingga kini, aksi buruh masih berlangsung dengan tertib di depan Istana Negara hingga depan gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara. Aksi unjuk rasa dikawal ketat oleh pihak Kepolisian, seluruh sisi taman di sepanjang Jalan Medan Merdeka Utara pun dibatasi pagar duri melingkar.

Terkait jalannya aksi unjuk rasa, Jalan Medan Merdeka Utara ditutup penuh, arus kendaraan yang berasal dari Jalan Medan Merdeka Timur dialihkan seluruhnya menuju Jalan Lapangan Banten untuk melewati Jalan Veteran hingga simpang Harmoni.

Sementara, pantauan lalulintas di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat hingga simpang Harmoni terlihat padat, hal tersebut dikarenakan banyaknya pengendara jalan yang melintas melambatkan laju kendaraannya.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Adi Kurniawan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved