Buruh Minta Waktu Dua Tahun Pelajari PP Pengupahan

Kalangan perburuhan meminta waktu dua tahun untuk mempelajari Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Buruh Minta Waktu Dua Tahun Pelajari PP Pengupahan
Warta Kota/Dwi Rizki
Geliat unjuk rasa di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (28/10/2015) masih terus ditunjukkan oleh ribuan buruh dari berbagai aliansi dan serikat buruh di Indonesia. 

WARTA KOTA, BALAI KOTA-Penolakan pada Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, masih terus dilakukan oleh para buruh. Mereka berharap, bisa mempelajari dahulu PP yang telah disahkan, tersebut, dengan menunggu hingga dua tahun.

"Kami minta agar pemerintah, memberikan kami waktu dua tahun kami mempelajari PP tersebut. Baru, nanti, PP tersebut boleh diterapkan,” kata Muhammad Tohar, Anggota Dewan Pengupahan dari Unsur Buruh, seusai sidang Penetapan UMP di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Karena itu, menurut Tohar, pihaknya, menunda pengesahan penetapan UMP DKI. Agar bisa mempelajari PP tersebut.

“Ini kan musyawarah, jadi tidak bisa sendiri. Tadi juga ada permintaan pengusaha untuk mengundurnya. Karena, PP-nya baru diterima, jadi perlu dipelajari. Kami setuju diundur. Kami kan juga minta," katanya.

Menurut Tohar, pihaknya sendiri, saat ini, menginginkan mekanisme yang lama dalam penetapan UMP DKI 2016.

Pasalnya, UMP DKI yang ideal pada tahun 2012 sebesar Rp 4 juta per bulan.

"Jadi jika disesuaikan dengan kebutuhan hidup hingga tahun 2016 ini, UMP DKI sseharusnya sudah mencapai Rp 6 juta. Kami juga meminta jaminan aturan pengupahan yang baru itu diterapkan di semua daerah di Indonesia. Sama-sama buruh, di Jakarta dengan Bekasi dengan kerjaan yang sama bisa selisih Rp 300.000. Ekonomi silakan dicek saja. Apakah ekstrim sekali. Kalau Rp 300.000 dengan kenaikan 10 persen, pasti beda banget. Bisa-bisa selisih Rp 400.000. Nggak wajar," katanya.

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved