Pegawai Pemkot Bekasi Rawan Pakai Joki Absen

WARTA KOTA, BEKASI - Sistem presensi (kehadiran) pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi rawan dimanipulasi. Sebab Kota penyangga di Ibu Kota Jakarta itu masih menerapkan sistem presensi manual.

Akibatnya para pegawai yang telat hadir atau tak masuk kerja, cenderung meminta bantuan kepada rekannya yang hadir lebih dulu untuk mengisi daftar presensinya. Inilah yang disebut 'Joki Absen'.

"Jumlah kecurangan itu mencapai dua persen dari total pegawai di setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Itu ketahuan saat kami sedang sidak kehadiran pegawai," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi, Renny Hendrawati pada Rabu (30/9/2015).

Renny mengatakan, keberadaan sistem presensi manual rawan disalahgunakan oleh para pegawai. Karena para pegawai mengisi daftar kehadiran menggunakan buku absensi yang ada di SKPD, kecamatan dan instansi lain.

Renny menyebut, jumlah pegawai di Kota Bekasi mencapai 18.000 orang. Adapun rinciannya 13.000 berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan 5.000 berstatus tenaga kerja kontrak (TKK).

Terbantu joki absen

Salah satu PNS berinisial S, mengaku terbantu dengan adanya joki absen. Dia yang malas ikut upacara setiap hari Senin terkadang menitipkan tanda tangannya untuk mengisi lembar presensi.

"Kalau lagi malas ikut upacara, suka nyuruh absenin, bukan kita aja kok yang suka begitu (titip aben) tapi pejabat juga banyak," ujar S.

S mengungkapkan, keberadaan joki absen juga membantu para pegawai wanita yang sudah mempunyai anak kecil. Mereka cenderung sulit untuk datang pagi, karena harus mengurus anaknya terlebih dahulu.

"Yah sama-sama ngerti saja, karena namanya anak kecil kalau ditinggal suka rewel. Inilah yang membuat kita jadi terlambat dan akhirnya milih joki absen," kata S.

Agar lembar kehadirannya terisi, S perlu mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000 per bulan. Uang tersebut sebagai imbalan atas jasa joki absen yang mengisi kehadirannya.

"Yah uang rokoklah sebutannya. Hitung-hitung karena ngebantu absenin," kata S.