Lulusan Kedokteran Tuntut Ijazahnya Ditahan Kemenristekdikti

Status kami bukan mahasiswa lagi tapi sampai kini ijazah kami belum keluar, ujar Aswan, Perwakilan Pengurus PDMI

Editor: Andy Pribadi
Kompas.com/Wikimediacommons
Ilustrasi dokter 

WARTA KOTA, PALMERAH - Lulusan fakultas kedokteran yang tergabung dalam Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI) tidak terima ijazahnya ditahan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Mereka menuntut ijazahnya diberikan.

Para lulusan fakultas kedokteran ini menolak diberlakukannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.27/DIKTI/Kep/2014 tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Tahun 2014-2015.

Pasalnya, mereka mengaku sudah menjalani yudisium.

"Status kami bukan mahasiswa lagi tapi sampai kini ijazah kami belum keluar," ujar Aswan, Perwakilan Pengurus PDMI seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Warta Kota, Selasa (22/9).

Menurut Aswan, SK tersebut telah mengambil hak mereka sebagai dokter setelah menyelesaikan pendidikan kedokteran baik S1 maupun vokasi.

Ia mengatakan, ketika sudah menjalani yudisium seharusnya lulusan FK mendapatkan ijazahnya.

Tidak hanya dirinya, ribuan dokter muda lain yang sudah lulus sebelum 8 Juli 2014, kata Aswan, merasa dirugikan atas penahanan ijazah ini.

Pasalnya, para lulusan kedokteran ini, diwajibkan mengikuti uji kompetensi mahasiswa program pendidikan dokter (UKMPPD).

Dirinya mempertanyakan mengenai kewajiban tersebut.

Karena, menurut Aswan, biaya pendaftaran uji kompetensi tersebut terbilang mahal. Yakni Rp1 juta hingga Rp9 juta per ujiannya.

Ia justru menyebut, pelaksanaan uji kompetensi ini dapat melanggengkan komersialisasi pendidikan dokter.

Tidak hanya karena biaya pendaftaran yang mahal, alasan lain perhimpunan menolak uji kompetensi karena tidak adanya transparasi dalam penentuan standar kompetensi dokter Indonesia.

"Kami hanya ingin ijazah kami diberikan itu saja. Ijazah itu kan tidak hanya untuk daftar UKMPPD tapi bisa saja untuk daftar ke lembaga struktural. Toh tidak semua dokter jadi klinisi. Kalau Ijazah kami ditahan bagaimana bisa daftar pekerjaan. Ini sama saja memasung kami," keluhnya.

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved