Breaking News:

Peraturan Dosen PTS Tidak Atur Soal Tunjangan

Peraturan tersebut akan secara khusus mengatur mengenai aturan nomor induk dosen nasional khusus (NIDNK).

Editor: Gede Moenanto
Agustin Setyo Wardani
Menristekdikti Mohamad Nasir (tengah) didampingi Ketua Panitia SBMPTN Rochmat Wahab, dan Direktur Pembelajaraan dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Illah Sailah meninjau pelaksanaan SBMPTN bagi penyandang disabilitas di Universitas Indonesia, Depok, Selasa (9/6/2015) pagi. 

WARTA KOTA, SENAYAN -- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akan mengeluarkan peraturan tentang dosen  yang mengajar di perguruan tinggi swasta (PTS).

Peraturan tersebut akan secara khusus mengatur mengenai aturan nomor induk dosen nasional khusus (NIDNK).

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir mengungkapkan, meski pemerintah mengeluarkan peraturan ini, pemerintah tidak akan memberikan tunjangan kepada para dosen PTS tersebut.

“Tujuan Permen NIDNK ini adalah untuk mengatasi kekurangan dosen pada PTS di Indonesia. Nantinya, PTS dapat merekrut dosen atau pegawai yang telah pension untuk mengajar di PTS yang kekurangan dosen tersebut. Tentunya, dosen yang direkrut harus yang sudah memiliki kemampuan mengajar yang baik,” ujar Nasir ditemui di Gedung Dikti Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (4/9/2015).

Sebelumnya, lembaga yang dipimpin oleh mantan rektor Universitas Diponegoro ini telah membuat peraturan mengenai dosen yang dikenal dengan peraturan tentang nomor induk dosen nasional yang tujuannya adalah untuk mensertifikasi dosen secara umum.
Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa pegawai yang telah pensiun tidak diperkenankan mengajar di PTS.

Sementara, untuk Permen tentang dosen PTS tersebut hingga sekarang belum ditetapkan nomornya karena ada beberapa poin yang direvisi, di antaranya adalah standee khusus pensiunan PNS yang diperbolehkan menjadi dosen PTS.

Menurut Nasir, dosen pensiunan harus sehat secara jasmani dan rohani serta dibuktikan dengan surat rekomendasi dari dokter yang menyatakan bahwa dosen tersebut diperbolehkan mengajar.

"Karena yang dapat NIDNK ini kan sudah pensiun, yang rata-rata usianya lebih dari 50 tahun untuk dosen S2 dan 70 tahun untuk dosen S3, maka dengan mengantongi Permen tersebut mereka dapat kembali mengabdi untuk pergurruan tinggi swasta," katanya. (Agustin Setyo Wardani)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved