Harga Rusunawa Jatinegara Barat Rp 500 Juta per Unit

WARTA KOTA, BALAI KOTA-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terus melakukan proses relokasi warga Kampung Pulo, Kampungmelayu, Jatinegara, Jakarta Timur ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), Jalan Jatinegara Barat, Kampungmelayu.

Sebanyak 520 unit rusunawa telah disiapkan. Namun, Pemprov terus melakukan berbagai upaya agar unit rusun terhindar dari praktik jual beli. Pasalnya, karena lokasinya strategis rusun tersebut banyak diminati warga umum.

Seperti yang dikatakan oleh Irawan (34), warga Cengkareng, Jakarta Barat. Ia rela membayar mahal untuk tinggal di rusun tersebut.

"Saya mau beli rusun itu Rp 500 juta karena lokasinya strategis. Coba saja lihat, lebih strategis kalau dibandingkan apartemen Basura City, (Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara). Apartemen di sana aja harganya lebih dari Rp 500 juta. Kalau di rusun Jatinegara, itu bisa setara apartemen Rp 1 miliar seharusnya," kata pegawai swasta di kawasan Thamrin tersebut, kepada Warta Kota, Senin (24/8/2015).

Lokasi rusun Jatinegara memang strategis, dekat dengan Pasar Jatinegara, Terminal Kampung Melayu, Stasiun Jatinegara dan Rumah Sakit Premier Jatinegara serta Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina Jatinegara.

"Apalagi, untuk ke berbagai wilayah juga dekat. Mau ke Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bekasi, dekat dari rusun itu," kata Irawan.

Karena itu, ia heran warga Kampung Pulo ada yang menolak tinggal di rusun tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh warga lainnya, Oki (37), warga Bekasi. Ia mengatakan, bahwa seharusnya warga Kampung Pulo bersyukur tinggal di rusun tersebut.

"Rusun itu sekelas apartemen lho. Diberikan gratis. Service charge (biaya perawatan) juga murah. Saya berani kok beli rusun itu di atas Rp 500 juta. Pasti pengusaha properti juga berani beli seharga itu. Karena kita beli bukan sekedar melihat bangunan, tapi lihat lokasinya, yang sangat strategis," kata pengusaha furniture itu.

Bahkan, dibandingkan tinggal di bantaran kali, menurut Oki tinggal di rusun tersebut, lebih baik. Karena tidak perlu lagi warga mengalami kebanjiran tiap tahunnya.

"Tinggal di rusun pasti lebih tenang, nggak khawatir banjir lagi, lingkungan juga lebih bersih dan nyaman, juga sehat," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Ika Lestari Aji, mengatakan, bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan praktik jual beli di rusun tersebut. Pasalnya, dari beberapa relokasi yang dilakukan sebelumnnya, kerapp terjadi praktik jual beli rusun. Seperti di rusunawa Marunda, Pulogebang, dan Tipar Cakung sebelumnya.

"Kami akan berikan mereka SP (Surat Perjanjian) dan KTP sesuai alamat di rusun. Berharap tidak lebih dari Minggu ini, segera didata karena khawatir jual beli," kata Ika ketika ditemui di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2015).

Bahkan, pihaknya juga telah memasang spanduk peringatan di rusun tersebut dengan ancaman sanksi pidana.

"Minggu ini kami jalan paralel bersama dengan Dinas Perumahan, Dukcapil, dan Bank DKI. Jadi nanti KTP yang dimiliki warga harus sesuai dengan rusun yang mereka tempati. Jadi jika kami lakukan penertiban, KTP-nya tidak sesuai dengan unit yang dihuni, maka akan kami usir," kata Ika.

Pihaknya juga akan terus memberikan pelayanan maksimal kepada warga rusun tersebut. Dengan memperhatikan kesejahteraan sosial.

"Kami akan libatkan seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), salah satunya dengan memberikan KJS dan KJP. Lalu fasilitas PAUD, peralatan olahraga, serta taman dan lainnya," katanya.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan memberikan berbagai pelatihan untuk warga. Salah satunya pelatihan menggunakan alat berat dan memandikan jenazah.

"Sarana ibadah juga akan diberikan, juga pembinaan terhadap warga di sana misalnya kepada lansia dan pembentukan majelis taklim," katanya.

Sedangkan, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengatakan, bahwa pihaknya akan langsung mengusir warga yang menjual rusunnya. Hal tersebut, dilakukan, karena rusun memang diperuntukkan warga relokasi.

"Kalau dia (warga Kampung Pulo) ke luar ya kita ambil unitnya nggak masalah. Dia nggak bisa jual karena sudah pakai KTP. Khusus Kampung Pulo nanti anggota keluarga dan rusunnya sesuai unit, jadi kita nggak mau terulang kasus yang dulu. Kalau sampai dia jual dan sewakan pun yang ambil bodoh. Kami langsung usir," katanya.

Sedangkan, untuk pekerjaan para warga, menurut Ahok, tidak ada yang berubah banyak. Pasalnya, rata-rata para warga bekerja di sekitar Jatinegara. Sementara, lokasi rusun yang akan dihuni juga hanya berjarak kurang lebih 300 meter dari rumah yang dihuni mereka sebelumnya.

"Kami juga sudah tawarkan mereka mau bawa alat berat boleh mau jadi sopir truk boleh. Yang jadi masalah yang nyewa-nyewain lapak, yang perluas sungai. Kalau kamu nyatakan nggak ada kerjaan, lebih baik masuk panti," katanya.

Sementara, Ahok sendiri, menilai tidak benar, bahwa warga menyebut Camat Jatinegara, Syofian Tahir yang memprovokasi atas terjadinya kericuhan saat relokasi warga Kampung Pulo.

"Nggak ada provokasi. Kalau saya bilang itu justru anak-anak di luar yang mulai lempar. Nanti biar polisi saja selidiki. Masa Camat provokator," katanya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP, Kukuh Hadi Santosa, mengatakan, bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan salah pukul oleh anggota kepada warga.