Pegawai Negeri Sipil

Menteri Yuddy: Basis Penerimaan CPNS Akan Bergeser

Menpan-RB Yuddy Chrisnandi menyatakan, pola penerimaan CPNS atau Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan pemerintah akan bergeser berbasis kebutuhan.

Kompas.com
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi 

WARTA KOTA, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan, pola penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan pemerintah akan bergeser dari berbasis rekrutmen menjadi berbasis kebutuhan.

"Proses seleksi tidak lagi didasarkan pada pengerahan/usulan yang sifatnya kuantitatif, tetapi pada kebutuhan objektif instansi yang secara kualitatif akuntabel," kata Yuddy Chrisnandi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikan Yuddy Chrisnandi saat menyampaikan ceramah umum dihadapan para Sekda dan BKD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia yang diselenggarakan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (20/8/2015).

Pada ceramah umum yang bertema Kebijakan Nasional Pengelolaan ASN yang Profesional dan Berintegritas tersebut, Yuddy meminta instansi daerah segera membenahi pola pengajuan kebutuhan formasi pegawai.

"Saya harap para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) segera menyampaikan desain dan analisis kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan, berdasarkan kebutuhan objektif melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kirimkan melalui e-formasi," kata Yuddy.

Hal itu kata Yuddy, termasuk untuk menentukan berapa jumlah formasi Praja IPDN, yang harus berdasarkan analisis kebutuhan objektif.

"Karena itu, silahkan saudara identifikasi berapa kebutuhan pegawai dengan kualifikasi berasal dari lulusan IPDN," kata Yuddy.

Dalam paparannya, Yuddy yang didampingi Rektor IPDN, Prof Dr. Drs H. Ermaya Suradinata, SH, MS, MH, juga menyampaikan teknis pelaksanaan tes dalam rangka seleksi CPNS yang kini lebih ketat, transparan dan memangkas praktik manipulatif melalui penggunaan Computer Assited Test (CAT).

"Dengan sistem CAT, semua memiliki peluang yang sama. Yang menentukan kelulusan adalah kompetensi yang bersangkutan," imbuhnya.

Yuddy juga menekankan, selain fase penerimaan pegawai, semua tahapan manajemen pegawai ASN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN harus diperhatikan, baik pengembangan pegawai, promosi, kesejahteraan, manajemen kinerja, disiplin dan etika, maupun pensiun.

Halaman
12
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved