Ahok Curigai Tim Pansus Tak Tindaklanjuti Temuan BPK

WARTA KOTA, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengatakan akan lebih baik pansus bentukan DPRD DKI menginvestigasi kejanggalan prosedur penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diberikan hanya untuk dewan, dan tidak diberikan kepada Gubernur.

"Saya sudah bilang ke teman-teman Pansus dan BPK, yang perlu dibahas kenapa penyerahan buku tidak ke Gubernur. Dan Gubernur tidak dikasihkan waktu menyampaikan saambutan. Ini harus dibuat Pansus, harus diteliti siapa yang main," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).

Saat rapat paripurna pembacaan LHP BPK Keuangan DKI Jakarta 2014 Juli lalu, BPK hanya menyerahkan buku laporan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.

Menurut Ahok, seharusnya buku juga diberikan kepada eksekutif.

"Itu menyalahi undang-undang. Harus dibuat Pansus, kenapa buku dikasih ke Sekda tanpa kuasa dari saya," jelas pria berusia 49 tahun ini.

Padahal kata Ahok, secara peraturan di seluruh Indonesia, pemerintahan daerah itu adalah legislatif dan eksekutif.

Berbeda dengan DPR RI dan Presiden. Kalau DPR RI - Presiden, laporan BPK langsung dikasihkan ke DPR RI bukan ke presiden.

Sedangkan untuk pemerintah daerah harus legislatif dan eksekutif.

"Di seluruh Indonesia, yang paling aneh hanya Jakarta tahun ini," tambahnya.

Ia menduga ada 'permainan' yang menyebabkan BPK RI lebih memilih memberi laporan hanya ke DPRD.

Ahok juga curiga, tim pansus yang tak menindaklanjuti temuan BPK RI terkait adanya kerugian karena pengadaan UPS pada APBD 2014.

"Berarti ada mafia apa? Ada politik apa? Itu harus dibuat Pansus," tutup mantan Bupati Belitung Timur ini. (Dennis Destryawan)