Rp 500 Miliar, Anggaran Rehab Sekolah di DKI

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membatalkan program rehabilitasi sekolah yang telah dianggarkan dalam APBD DKI 2015.

Rp 500 Miliar, Anggaran Rehab Sekolah di DKI
Kompas.com
Kepala Dinas Pendidikan Arie Budhiman mengecek distribusi naskah soal ujian nasional di SMKN 26 Jakarta Timur, Sabtu (11/4/2015). 

WARTA KOTA, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membatalkan program rehabilitasi sekolah yang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI 2015.

Adapun berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta, tahun ini, penyelesaian rehab total di 56 lokasi sekolah dianggarkan Rp 585.655.365.735.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Arie Budhiman mengatakan, sebanyak 55 paket sudah dilelang dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 456.838.832.800.

"Jumlah tersebut merupakan kelanjutan dari anggaran pembangunan tahun 2014," kata Arie melalu pesan singkatnya, Minggu (16/8/2015).

Kemudian, rehab total baru (yang baru dianggarkan tahun anggaran 2015) ada 43 lokasi dan sudah proses dilelang sebanyak 18 paket.

Arie menjelaskan, dengan pertimbangan waktu yang relatif sempit, pekerjaan rehab total yang dilelang adalah 40 persen-50 persen dengan nilai total HPS Rp 299.528.819.400.

"Saya diberikan tugas untuk melakukan efisiensi karena mempertimbangkan dan sampai saat ini belum bisa masuk ke pelelangan, maka memang sebaiknya harus ditunda. Supaya betul selesai dan efisiensi penghitungan ulang yang lebih cermat dan efisien," kata Arie.

Beberapa sekolah yang rehabnya ditunda dan akan direhab tahun depan seperti di SD Negeri Malakasari 14, SD Negeri Utan Kayu Utara 08, SD Negeri Kebayoran Lama Utara 13 dan SMA Negeri 96 serta Sekolah Komplek Tambora 3 unit SD, SMP Negeri 63, dan SMA Negeri 19.

"Saya kira memang (rehabilitasi ditunda) sampai tahun depan karena memang tidak cukup waktu apabila dilaksanakan saat (tahun) ini. Kami tentunya harus coba lebih menghitung bagaimana efisiensi itu terjaga betul," kata Arie.

Sebelumnya, Basuki mengatakan, alasannya menghapus anggaran rehab sekolah karena banyak yang nilainya tidak masuk akal. Menurut dia, Dinas Pendidikan menganggarkan harga satuan yang sangat besar.

"Kamu hitung saja, bangun gedung itu, kalo biasa, Rp 5 juta per meter persegi, ya kan? Kalau Rp 5 juta per meternya, memang kamu bangun sekolah sampai 1 hektar? Enggak masuk akal, karena ini bukan bangun (sekolah) baru lho, tapi rehab. Memang harga satuannya kemahalan. Pokoknya begini sajalah, kami lebih baik tunda (rehabilitasi sekolah tahun) 2016 baru rehab, kan (rehab di APBD) perubahan enggak mungkin keburu, daripada dikadalin harga mahal terus," kata Basuki. (Kurnia Sari Aziza)

Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved