Breaking News:

Trik Pesaing Jegal Pertahana, Batal Daftar Pilkada

Trik untuk mencegah pertahana menang di Pilkada dilakukan dengan batal mendaftar ke KPUD dan hal itu dianggap efektif menjegal pertahana bertahan.

Editor: Gede Moenanto
Kompas.com
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini adalah salah satu pertahana yang dicoba dijegal dengan tidak ada yang mendaftar sebagai pesaingnya di pilkada serentak yang akan diselenggarakan di antaranya di Surabaya. 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Trik untuk mencegah pertahana menang di pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan dengan batal mendaftar ke KPUD dan hal itu dianggap efektif menjegal pertahana bertahan.

Soalnya, kalangan pesaing diduga dengan melakukan pendaftaran sebagai peserta pilkada, maka mereka hanya memberikan jalan kepada pertahana untuk mempertahankan jabatannya.

Sementara itu, disampaikan Kompas.com, Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang berpendapat, banyaknya pasangan calon kepala daerah yang mundur dari pencalonan ialah karena mereka khawatir tidak mampu bersaing dengan pasangan calon petahana (incumbent).

"Ada ketakutan calon, jika pilkada dilaksanakan saat ini, incumbent dapat dengan mudah menggunakan fasilitas negara," ujar Sebastian dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2015).

Menurut Sebastian, hal ini seharusnya menjadi catatan penting bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar benar-benar memperhatikan petahana yang diduga menggunakan fasilitas daerah dalam pemilihan kepala daerah.

Sebastian menambahkan hal seperti itu sebenarnya tidak lepas dari peran elite partai politik. Parpol cenderung menggunakan hak dukungannya untuk mengusung petahana yang memiliki elektabilitas tinggi, bahkan tanpa memedulikan calon lain yang mungkin lebih berkualitas.

"Incumbent yang menggunakan fasilitas daerah harus didiskualifikasi dari pilkada. Parpol juga berperan dalam memberikan medan yang tidak fair bagi semua pasangan calon," kata Sebastian.

Sebastian mengingatkan agar partai politik sebaiknya tidak menggunakan hasil survei sebagai acuan dalam menentukan pasangan calon kepala daerah yang akan diusung. Partai sebaiknya benar-benar menyeleksi calon yang kompeten sehingga mampu bersaing dengan petahana sekalipun.

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved