Pemprov Lelang 877 Paket Rp 680,7 Miliar

WARTA KOTA, BALAI KOTA-Hingga semester II tahun 2015, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melaksanakan lelang sebanyak 877 paket dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 680,7 miliar. Padahal berdasarkan proses Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (RUP) tahun 2015 ada 2.077 paket kegiatan senilai Rp 5,02 triliun.

Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Irfan Amtha merincikan 877 paket kegiatan yang sedang proses lelang adalah 390 paket senilai Rp 1,06 triliun sedang dilelang di Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) Balai Kota DKI.

Lalu, 74 paket kegiatan senilai Rp 112,4 miliar di UPPBJ Jakarta Barat, 155 paket senilai Rp 187,4 miliar di UPPBJ Jakarta Timur, 94 paket kegiatan senilai Rp 119,7 miliar di UPPBJ Jakarta Selatan, 62 paket kegiatan senilai Rp 112,0 miliar di UPPBJ Jakarta Pusat, 83 paket senilai Rp 93,2 miliar di UPPBJ Jakarta Utara dan 19 paket senilai Rp 96,2 miliar di UPPBJ Kepulauan Seribu.

“Dari 877 paket yang masuk dalam proses lelang, sudah ada sekitar 312 yang selesai lelang. Itu senilai Rp 680,7 miliar. Harga penawarannya lebih rendah dari pagu anggaran yang kita tawarkan. Kalau pagu anggarannya kan sebesar Rp 776,8 miliar, nah setelah dilelang jadinya Rp 680,7 miliar. Jadi hanya 87,62 persen dari pagu anggaran,” kata Irfan Amtha di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (6/8).

Dia memaparkan 312 paket kegiatan yang sudah ada pemenang lelangnya terdiri dari 111 paket senilai Rp 426,5 miliar di UPPBJ Balai Kota DKI. Selanjutnya, 24 paket kegiatan senilai Rp 74,1 miliar di UPPBJ Jakarta Barat, 44 paket senilai Rp 85,6 miliar di UPPBJ Jakarta Timur, 71 paket kegiatan senilai Rp 89,9 miliar di UPPBJ Jakarta Selatan, 31 paket senilai Rp 48,8 miliar di UPPBJ Jakarta Pusat, dan 28 paket senilai Rp 51,7 miliar di UPPBJ Jakarta Utara.

“Untuk Kabupaten Kepulauan Seribu, dari 19 paket yang sudah masuk proses lelang, belum ada satu pun yang selesai lelang. Jadi 19 paket itu masih dalam proses lelang,” ujarnya.

Dijelaskannya, semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) di jajaran Pemprov DKI mengumumkan rencana belanja langsung kepada masyarakat melalu LPSE. Sehingga masyarakat bisa tahu berapa paket kegiatan yang akan dilelang dan kegiatan yang swakelola atau penunjukan langsung (tanpa lelang).

“Setelah diumumkan di LPSE, nanti SKPD atau UKPD yang bersangkutan membuat RUP yang dituangkan dalam Kerangka Rencana Kerja (KRK). Isinya, bagaimana pendanaan, waktu pelaksanana, lelanng dan anggaran serta tujuan proyek. Nanti RUP akan dikaji sehingga menghasilkan RPP. Kemudian RPP akan dikaji ulang. Setelah itu, RPP akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk ditampilkan di LPSE. Baru proses lelang dimulai,” jelasnya.

Sementara dari data yang tercantum dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) per tanggal 30 Juli, total biaya langsung yang sudah diumumkan sebesar Rp 26,03 triliun. Dengan rincian penyedia lelang atau pengadaan langsung sebesar Rp 16,62 triliun dan swakelola atau penunjukan langsung sebesar Rp 9,40 triliun.

Kemudian, berdasarkan data Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta, hingga tanggal 31 Juli 2015, total kegiatan fisik yang sudah masuk untuk proses lelang ada sebanyak 4.115 paket kegiatan dengan nilai Rp 8,95 triliun.

Artinya, dari alokasi anggaran penyedia lelang atau pengadaan langsung yang diumumkan di LPSE sebesar Rp 16,62 triliun, baru hanya 53,8 persen yang sudah masuk dalam lelang. Sedangkan sisanya, 46,2 persen atau sebesar Rp 7,67 triliun belum diajukan ke BPPBJ untuk diproses lelang. Dari 4.115 paket kegiatan dengan nilai Rp 8,95 triliun yang sudah masuk dokumen pengajuan lelangnya ke BPPBJ DKI Jakarta, baru 877 paket kegiatan yang sedang proses lelang dengan nilai Rp 1,78 triliun.