Disdik Perkirakan Pengaju KJP Tahap II Capai 80.000 Siswa

Pada tahun ajaran baru akan terjadi penyesuaian data dan diperkirakan, angka pengaju KPJ sebanyak 80.000-90.000 siswa.

Disdik Perkirakan Pengaju KJP Tahap II Capai 80.000 Siswa
Kompas.com
Penerima Kartu Jakarta Pintar. 
WARTA KOTA, SETIABUDI --Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan kembali mendata siswa kurang mampu untuk menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) pada Agustus mendatang. Pendataan tahap dua itu akan dibuka mulai 24 Agustus hingga 25 September 2015.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman mengatakan pendataan siswa kurang mampu untuk mendapat KJP dilakukan bagi siswa yang belum terfasilitasi KJP di tahap pertama.

Pada tahun ajaran baru, kata dia, akan terjadi penyesuaian data. Ia memperkirakan, angka pengaju KPJ sebanyak 80.000-90.000 siswa.

“Perkiraan siswa yang mengajukan KJP pada pengajuan kedua sebanyak 80.000-90.000an orang,” katanya, Rabu (5/8).

Menurutnya, penambahan ini disebabkan karena adanya penyesuaian jumlah siswa baru yang masuk SD sederajat, SMP sederajat, dan siswa baru SMA dan SMK sederajat.

Mantan kepala dinas pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta itu mengemukakan, selain ada penyesuaian jumlah pengaju KJP, besaran angka KJP untuk siswa tidak mampu di Jakarta juga disesuaikan.

Arie menyebutkan, dinas pendidikan melalui UPT Pusat Perencanaan Pengendalian Pembiayaan Pendidikan Personal dan Operasional (P6O) sedang melakukan perbaikan layanan.

Perbaikan yang dimaksud Arie, di antaranya adalah dalam hal metode pencairan dana. Sebelumnya, kata Arie, ketika mencairkan KJP, orangtua antre di Bank DKI untuk mengambil dana secara tunai.

“Hal itu mengakibatkan uang bantuan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kebutuhan pendidikan, tetapi untuk keperluan orangtua,” ucap dia.

Mulai tahun ini, pencairan KJP sebagaimana diketahui, dilakukan secara non-tunai untuk menghindari adanya penggunaan dana yang tidak tepat. ”Sekarang non tunai, yang diambil tunai hanya Rp 50 ribu per minggu,” terangnya.

Arie juga mengatakan, tahun ini pengajuan KJP benar-benar disaring agar tidak salah sasaran. Selain itu, agar tidak ada nama ganda dalam pengajuan KJP, dinas pendidikan bekerja sama dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam penggunan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai acuan.

Yang pasti, kata Arie, pihaknya memfilter atau menyeleksi dengan baik para siswa yang berhak menerima KJP. Masyarakat juga bisa memfilter dengan cara melaporkan jika nama-nama siswa penerima KJP yang tertempel di papan pengumuman atau dalam laman resmi KJP dinilai tidak berhak menerima KJP. Harapannya, dana KJP bisa tepat sasaran dan tidak ada duplikasi.

Sebagai informasim pada tahap pertama pencairan KJP, jumlah bantuan yang dicairkan sejak Mei 2015 sebesar Rp 956 miliar. Sementara, total yang disiapkan sebanyak Rp 1,9 triliun dan akan dicairkan secara bertahap.

Hingga saat ini tercatat ada 489.150 siswa kurang mampu di DKI Jakarta yang sudah menerima dana KJP. Rinciannya, 59,67 persen atau sekitar 291.900 siswa kurang mampu dari sekolah negeri, dan 40,33 persen atau 197.250 siswa sekolah swasta.

Ia juga menegaskan, KJP hanya diperuntukkan bagi siswa kurang mampu di Jakarta dan perilakunya juga harus baik. ”Siswa tawuran, ketahuan merokok, akan kita hentikan proses KJP-nya,” katanya. (Agustin Setyo Wardani)

Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved