Diperiksa Bareskrim, Ahok : Prioritas beli Alat Berat bukan UPS

WARTA KOTA, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama selesai menjalani proses pemeriksaan di Bareskrim Polda Metro Jaya, Rabu (29/7/2015) sore, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Suply (UPS) pada APBD 2014.

Dalam pemeriksaan tersebut, pria yang akrab disapa Ahok itu menjelaskan, Pemprov DKI memprioritaskan membeli alat berat bukan UPS.

Bahkan, dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara ( PPAS), tidak ada usulan UPS.

"Saya juga nggak tahu (kenapa usulan UPS muncul -red). Yang pasti di dalam situ nggak ada. KUA-PPAS kan plafon prioritas, jelas di situ untuk prioritas pendidikan nggak ada waktu kita membuat APBD Perubahan (APBDP). Jadi dalam APBDP itu jelas tidak ada Dinas Pendidikan. Justru Dinas Pendidikan dihapus karena mereka tidak mampu untuk rehabilitasi," jelasnya.

Karena itu, Ahok menegaskan, bahwa Pemprov tidak memprioritaskan untuk membeli UPS. Pasalnya, yang dibutuhkan saat itu adalah untuk membeli alat berat.

"Prioritas kita apa? Beli alat berat untuk sampah, nanganin rob, pompa, itu yang ada. Saya bilang saya juga nggak ngerti. Jadi kalau bilang muncul itu bisa dibilang menyalahi perjanjian kita dengan DPRD," kata Ahok.

Pihaknya pun telah mengecek ke Dinas Pendidikan dan Musrenbang, bahwa usulan UPS tersebut tidak ada.

"Saya tanya dinas pendidikan juga nggak ada. Nggak ada di musrenbang. (Usulan dari sekolah -red) juga nggak ada," kata Ahok.