Warga Korban Gusuran Dikasih Kartu Inden Rusunawa

WARTA KOTA, PALMERAH— Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta  melakukan  normalisasi  kali, waduk, dan saluran air di Jakarta.

Relokasi  warga yang tinggal di bantaran kali pun terus dilakukan meski rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) untuk tempat relokasi  belum selesai dibangun. Pemprov pun mengatasinya dengan menggunakan kartu inden rusunawa.

"Sebanyak 50.000 unit rusunawa akan dibangun pada 2016-2017. Jadi kami akan berikan dulu kartu inden rusunawa. Mereka yang akan direlokasi, akan kami berikan kartu tersebut, lalu segera bisa menghuni rusun setelah selesai dibangun," kata Ika Lestari Aji, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, di kantornya, Jatibaru, Tanahabang, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2015).

Menurut Ika, penertiban harus tetap dilakukan meskipun rusun belum selesai dibangun.

Pasalnya, jika tidak dilakukan penertiban, maka akan mengganggu program penanganan banjir dan program Pemprov lainnya.

"Memang sistemnya, suka tidak suka, program harus tetap jalan. Tetap harus ada penertiban. Kalau tidak begitu, program DKI tidak berjalan. Karena PU Air tidak bisa melakukan normalisasi kali jika masih ada warga di bantaran," katanya.

Warga yang telah menerima kartu inden tersebut, nantinya akan menjadi prioritas untuk menempati rusun yang telah dibangun.

Meskipun, pihaknya juga tidak memberikaan uang kerohiman kepada warga relokasi tersebut.

"Kami tidak punya kewajiban memberikan uang kerohiman. Tapi kami tetap perhatikan mereka, yaitu dengan membangun rusun untuk tempat tinggal mereka," jelasnya.

Data Relokasi Rusunawa
* 7.000   direlokasi ke Rusunawa
*  12.000 warga  tinggal di bantaran kali dan harus direlokasi
*  5.000 warga  mendaftar untuk huni Rusunawa
*  50.000 unit rusunawa dibangun 2016