Breaking News:

Korupsi Normalisasi Kali, PNS DKI Jangan Tidur Nyenyak

Polisi akan segera memeriksa tim sembilan yang membebaskan lahan untuk normalisasi Kali Pesanggrahan sekitar 1.000 meter di wilayah Cilandak.

Wahyu Tri Laksono
Ilustrasi. Lautan sampah yang menghiasi pinggir Kali Pesanggrahan. 

WARTA KOTA, SEMANGGI -- Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya akan terus menelusuri dugaan keterlibatan para pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diduga bermain dalam proyek pembebasan lahan Kali Pesanggrahan yang merugikan uang negara sebesar Rp 32 miliar.

Oleh sebab itu, pihaknya akan segera memeriksa tim sembilan yang membebaskan lahan untuk normalisasi Kali Pesanggrahan sekitar 1.000 meter di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan.

Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Adjie Indra Dwi Atma menuturkan bahwa semua pihak yang diduga terlibat dari korupsi normalisasi Kali Pesanggrahan akan diperiksa. Menurutnya, gara-gara tim sembilan yang terdiri dari Tim Panitia Pengadan Tanah (P2T), Camat, lurah serta Badan Pertanahan Nasional keuangan negara Republik Indonesia dirugikan.

"Pasti saya panggil lah, enak aja ngga dipanggil. Gara-gara mereka negara kehilangan uang Rp 32 miliar. Coba mereka kerja benar, makannya harus bertanggung jawab. Jangan tidur nyenyak dan seharusnya mereka deg-degan," kata Adjie saat dihubungi di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat (10/7).

Menurutnya, saat ini pihak kepolisian sedang melakukan analisa terhadap beberapa saksi yang sudah di Berkas Acara Pemeriksaan (BAP). Hal ini untuk melengkapi berkas dan bisa menentukan tersangka selanjutnya atas kasus tersebut.

"Kita minta keterangan juga, analisa dan akan pertajam kembali," tuturnya.

Dalam waktu dekat, kata dia, semua pihak akan kembali dipanggil untuk pemeriksaan selanjutnya. Terlebih, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Tri Joko yang sempat mangkir dari pemanggilan polisi. Hal ini dikarenakan Tri Joko merasa ditipu saat menjadi Ketua P2T pembebasan lahan normalisasi Kali Pesanggrahan.

"Kita sedang analisa, baru nanti kita panggil. Dalam minggu-minggu ini lah. Semua dalam minggu ini, saat ini kita sedang analisa dulu," ucapnya.

Pihaknya berencana memeriksa kembali untuk melengkapi sejumlah keterangan yang kurang. Selain Tri, penyidik juga akan memanggil pihak terkait lainnya. "Misalnya camat dan lurah yang menjabat pada waktu itu," katanya.

Pemeriksaan nantinya terkait bagaimana lurah bisa mengeluarkan surat tidak adanya sengketa pada tanah tersebut. Sebab, seharusnya tanah negara, tidak bisa dijual belikan dengan sertifikat. "Sebagai gambaran, kalau saya beru kewenangan untuk pekerjaan A, tiba2 pekerjaannya tidak baik atau ada keganjilan harusnya tau karena sudah diberi kewenangan," ujarnya.

Halaman
12
Penulis:
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved