DPRD Kota Bekasi Juga Belum Terapkan Absen Finger Print

WARTA KOTA, BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi hingga kini belum menerapkan absen dengan sistem finnger print (sidik jari). Tak ayal para pegawai negeri sipil (PNS) maupun tenaga kerja kontrak (TKK) di sana absen masih menggunakan sistem manual atau dengan selembar kertas.

Sistem ini, dianggap Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi bidang Pemerintahan mudah dimanipulasi para pegawai.

Hal ini terbukti dengan adanya sejumlah pegawai di Kelurahan Sepanjangjaya dan Bojong Rawalumbu serta Kecamatan Rawalumbu yang mangkir dari pekerjaannya pada Kamis (18/6) lalu. Untuk itu, anggota DPRD Kota Bekasi bakal mendorong pemerintah untuk menerapkan absensi dengan sistem finger print.

"Komisi A mendorong Pemkot Bekasi untuk menggunakan sistem absensi pegawai yang lebih akurat berbasis pada teknologi canggih, yakni fingerprint," kata Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto pada Jumat (19/6).

Ariyanto meyakini, sistem finger print sulit untuk dimanipulasi. Sebab setiap data yang masuk, secara otomatis akan tersimpan di perangkat lunak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi. Selain lebih praktis, sistem ini juga bisa memonitoring jumlah kehadiran para pegawai setiap harinya.

Menurutnya, sistem manual tak hanya dialami oleh para pegawai di lingkungan Pemkot Bekasi. Akan tetapi, anggota DPRD Kota Bekasi juga merasakan hal yang sama. "Termasuk di dewan pun sistem absensinya masih manual," ujar Ariyanto.

Oleh karenanya, Ariyanto bakal mendorong Pemkot Bekasi untuk menerapkan sistem tersebut. Namun mengenai sistem yang akan diterapkan nanti, kata Ariyanto, pihaknya menyerahkan masalah ini ke Pemkot Bekasi. "Mau jenis finger print, iris mata, atau yang lainnya, kami serahkan dan tergantung kemampuan anggaran Pemkot Bekasi," ucapnya.