Eksekusi Hukuman Mati

Video Conference Mary Jane Dilakukan Dari Yogayakarta

Video conference antara pengadilan Filipina terhadap terpidana mati Mary Jane untuk meminta keterangan Mary Jane akan dilakukan di Yogyakarta.

Video Conference Mary Jane Dilakukan Dari Yogayakarta
Tribunnews.com
Terpidana mati asal Filipina Mary Jane Veloso mengenakan kebaya saat peringatan Hari Kartini, 21 April 2015 di Lapas Nusakambangan. 

WARTA KOTA, PALMERAH— Kapuspenkum Kejagung, Tony Spontana, mengatakan video conference antara pengadilan Filipina terhadap terpidana mati Mary Jane untuk meminta keterangan Mary Jane akan dilakukan di Yogyakarta.

"Dari kami sudah siapkan sarana dan prasarana, teknologi juga disiapkan sesuai dengan biaya dari otoritas Filipina‎," kata Tony, Selasa (5/5/2015) di Kejagung.

Disinggung soal apakah Mary Jane bersedia diperiksa, Tony menjawab terpidana mati yang ditunda eksekusinya itu bersedia diperiksa menjadi saksi.

"Dia bersedia diperiksa jadi saksi.‎ Saya kira untuk lokasinya tetap di Jogya. Kami kan tawarkan dua opsi, video Conference dan mengirim penyidik mereka kesini. Mereka mau dua-duanya," kata Tony.

Tony menambahkan kapan waktu pasti video conference belum ditentukan, namun rencana awal akan dilakukan pada 8 dan 14 Mei 2015, namun itu juga bisa berubah.

‎Untuk diketahui, Otoritas Filipina meminta Indonesia untuk bisa memeriksa terpidana mati asal Filipina, Mary Jane terkait penyelidikan kasus dugaan perdagangan manusia (Human Trafficking).

Terlebih mereka yang mengaku sebagai perekrut Mary Jane yakni pasangan Maria Kristina Sergio dan suaminya yang menyerahkan diri ke polisi Kota Cabanatuan, Filipina.

Sehingga pemerintah Indonesia, menunda pelaksanaan eksekusi mati terhadap Mary Jane. Meski begitu, penundaan bukan berarti eksekusi pada Mary Jane ‎dibatalkan.‎

Atas adanya permintaan pemeriksaan itu, Kejagung mengisyaratkan Mary Jane tidak akan diizinkan untuk diperiksa di Filipina. Pasalnya ada perbedaan sistem hukum Indonesia dengan Filipina.

"Kami tidak akan izinkan MJ (Mary Jane) dibawa ke sana. Kami tawarkan MJ memberikan keterangan di Indonesia. Keterangan itu nantinya disampaikan ke otoritas Filipina atau Kehakiman atau di depan pengadilan," tutur Kapuspenkum Kejagung, Tony Spontana, Kamis (30/4/2015).

Tony menjelaskan, berdasarkan KUHAP pasal 162 ayat 2, dimungkinkan apabila ada alasan-alasan mendesak seorang saksi tidak bisa memberikan secara langsung, bisa tertulis di bawah sumpah dan keterangan itu dibacakan di depan persidangan. Dan itu nilainya sama dengan keterangan saksi langsung di persidangan.

"Hari ini kami akan merespon surat Kementerian Kehakiman dan menawarkan solusi-solusi serta alternatif yang bisa ditempuh memenuhi permintaan mereka.

Bisa juga kami dari Indonesia menawarkan video conference, mudah-mudahan ada solusi untuk persidangan 8 dan 14 Mei nanti," tegasnya.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Suprapto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved