Hari Buruh

KSPSI: Pekerja Harus Dimanusiakan

Pekerja harus dimanusiakan karena Outsourcing dan sistem kontrak sepihak masih ada.

KSPSI: Pekerja Harus Dimanusiakan
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
ILUSTRASI - Puluhan ribu buruh dari berbagai kalangan berjalan kaki memperingati hari buruh internasional atau Mayday di Kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (1/5). Para buruh yang tergabung KSPSI, KSBI, KSPI, FSB TSK, FSBI,GSPMII,OPSI,FSP LEM DAN SPIN rencananya akan berjalan menuju Istana Merdeka dan berorasi menuntut hak-haknya. 

WARTA KOTA, TANAH ABANG - Belum adanya kesetaraan serta kesejahteraan menyeluruh bagi buruh di seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meminta pemerintah mengabulkan empat poin penting pada peringatan Hari Buruh Indonesia yang jatuh pada hari ini, Jumat (1/5/2015).

Ditemui Wartakotalive di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Ketua KSPSI, Andi Ghani usai meneriakan orasinya menyampaikan, bertepatan dengan hari buruh, banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah serta tidak adilnya nasib para pekerja Indonesia saat ini harus segera diperbaiki.

Sebab, buruh yang merupakan tulang punggung perusahaan menurutnya, belum mendapatkan haknya dan cenderung masih menempati strata terbawah hingga saat ini.

Karena itu, lanjutnya, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk merealisasi empat tuntutan dasar, yakni menaikkan upah sebesar 32 persen, menaikkan upah secara signifikan setiap tahun, menghapus sistem kerja outsourcing, dan menurunkan harga bahan pokok.

"Pekerja harus dimanusiakan karena outsourcing dan sistem kontrak sepihak masih ada, pemerintah harus segera menghapus kedua hal itu. Selain itu, kami meminta pemerintah untuk membuat peraturan terkait kesejahteraan buruh, perumahan dan jaminan kesehatan serta pensiun bagi pekerja," ungkapnya tegas.

Permintaan yang disampaikan para buruh tersebut diungkapkannya, memang sangat beralasan, sebab belum adanya peraturan dan kepastian hukum, banyak ditemui pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

Pelanggaran tersebut diantaranya, pemutusan hubungan kerja sepihak, upah tidak layak, tidak adanya jaminan kesehatan pekerja dan keluarga dan perumahan bagi buruh.

"Banyak pelanggaran yang masih dirasakan pekerja sampai saat ini karena pemerintah masih berat sebelah dengan pengusaha. Karena itu kami meminta seluruh permintaan kami segera direalisasi, sehingga kesetaraan antara pekerja dengan pengusaha segera tercipta," tuturnya.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Dian Anditya Mutiara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved