Eksekusi Hukuman Mati

Presiden Jokowi Dinilai Tidak Konsisten

Hukuman mati yang diputuskan pemerintahan Joko Widodo bertolak belakang dengan sikap selama ini.

Presiden Jokowi Dinilai Tidak Konsisten
istimewa
Ilustrasi

WARTA KOTA, MATRAMAN— Langkah Pemerintah RI di bawah kerpemimpinan Presiden Joko Widodo dalam melanjutkan rangkaian eksekusi mati dinilai bertolak belakang dengan sikap yang diambil dalam beberapa waktu terakhir.

Penilaian itu disampaikan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) di Jakarta, Minggu (27/4/20150. ICJR adalah lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum, khususnya pada sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya di Indonesia.

ICJR menjelaskan, dalam pidatonya pada pembukaan Konferensi Asia Afrika (KAA) pada Rabu 22 April 2015, Presiden Jokowi bebicara lantang tentang hak hidup, ketidakadilan dan kemanusiaan. Pidato yang banyak dipuji negara sahabat dan rakyat ini ternyata tidak bertahan lama dalam praktiknya, sebab hak untuk hidup, hak atas keadilan dan kemanusiaan masih terlihat bias.

Apalagi, menurut ICJR, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung (JAM-Pidum Kejagung) telah menerbitkan surat perintah pelaksanaan eksekusi mati kepada jaksa eksekutor terhadap sepuluh terpidana mati gelombang kedua.

Nama-nama sepuluh terpidana mati yang akan diekseksusi adalah Martin Anderson alias Belo, Zainal Abidin, Raheem Agbajee Salame, Rodrigo Gularte, Mary Jane Fiesta Veloso, Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Serge Areski Atlaoi, Okwudili Oyatanze, Sylvester Obiekwe Nwolise.

"Surat tersebut diterima Jaksa Eksekutor pada 23 April 2015, sehari setelah Presiden Jokowi dipuji karena pidato kemanusiaannya," kata Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi W. Eddyono.

Penulis:
Editor: Suprapto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved