Citizen Journalism

Pidana Mati dan Hak Hidup

Kejaksaan Agung sudah menjadwalkan eksekusi tahap kedua terhadap 10 terpidana mati kasus narkoba.

Pidana Mati dan Hak Hidup
Kompas.com
Ilustrasi. 

WARTA KOTA, PALMERAH - Presiden Joko Widodo menolak grasi yang diajukan 64 terpidana mati kasus narkoba.

Eksekusi tahap pertama telah dilakukan oleh Polda Jawa Tengah. Mereka adalah Namaona Denis (48), warga Negara Malawi; Marco Archer Cardoso Mareira (53), Brasil; Daniel Enemua (38), Nigeria; Ang Kim Soei (62), Belanda; dan Rani Andriani (40), Cianjur, Jawa Barat.

Kejaksaan Agung sudah menjadwalkan eksekusi tahap kedua terhadap 10 terpidana mati kasus narkoba. Mereka diantaranya adalah anggota kelompok Bali Nine, yaitu Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, yang merupakan warga Negara Australia.

Vonis hukuman mati tentu saja bertentangan dengan hak hidup.

Hak untuk hidup adalah hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights).

Pasal 28A UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Jika efek jera yang dijadikan basis argumentasi tentu masih dapat diperdebatkan. Keberadaan pidana mati tidak akan mengurangi kejahatan sadistis. Kejahatan tetap tumbuh kembang, meski pidana mati diterapkan.

Kajian PBB tahun 1998 dan 2002 secara konsisten menunjukkan bahwa tidak ada korelasi efek jera dengan pidana mati.

Di Amerika Serikat yang masih menerapkan vonis mati, angka kejahatan sadistis tidak menurun.

Sebaliknya di Kanada, yang telah menghapus pidana mati, angka kejahatan serupa justru menyusut.

Halaman
123
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved