DPRD DKI: Kerjanya RT, RW dan Satpol PP Ngapain Saja?

Sebagai garda terdepan, RT dan RW harus cepat tahu jika terdapat praktik prostitusi di lingkungannya

DPRD DKI: Kerjanya RT, RW dan Satpol PP Ngapain Saja?
Jessi Carina
Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik menunggu print out RAPBD di ruangan kerjanya, Jumat (20/3/2015). 

WARTA KOTA, BALAI KOTA - Anggota DPRD DKI Jakarta mempertanyakan fungsi pengawasan RT, RW, dan Satpol PP terhadap kos-kosan yang dijadikan ajang praktik prostitusi.

Seharusnya, sebagai garda terdepan, pihak RT dan RW bisa cepat mengetahui jika terdapat praktik prostitusi di kos-kosan lingkungannya tersebut.

"Harusnya ditertibkan kos-kosannya. Bukannya mendirikan lokalisasi! Lagipula, kerjaannya apa tuh RT, RW, dan Satpol PP?" tegas Mohamad Taufik, Wakil DPRD dari fraksi Gerindra, saat dihubungi Wartakotalive, Senin (20/4/2015).

Hal senada, dikatakan oleh anggota Komisi D DPRD DKI fraksi Hanura, Wahyu Dewanto. Seharusnya, kos-kosan juga bisa didata dan diawasi lebih baik lagi.

"Fungsi pengawasannya seperti apa? Karena RT dan RW harusnya bisa mengawasi, karena berada di lingkungannya. Ada rumah tinggal yang dialihfungsikan, menjadi restoran, tempat usaha, atau kos-kosan, harusnya pemilik melaporkan dan meminta izin," katanya.

Terlebih, lanjutnya, peraturan 1x24 jam tamu harap lapor, seharusnya tetap diterapkan. Pasalnya, dengan peraturan tersebut, fungsi pengawasan bisa berjalan baik.

"Pemilik kosan harus update siapa saja penghuni kosan. Karena repot, jika misalkan ada tindakan kriminal, tapi tidak mengetahui siapa penghuninya. Saya yakin, Lurah dan Camat pasti udah punya data semua kok jumlah kosan. Karena izinnya ke mereka juga katanya," katanya.

Karena itu, seharusnya, lanjut Wahyu, fungsi tempat tinggal dikembalikan seperti semula. Jangan ada lagi ada praktik usaha di dalam pemukiman.

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Dian Anditya Mutiara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved