Gizi Buruk Tak Kunjung Teratasi

WARTA KOTA, PALMERAH - Penetapan 7 April sebagai Hari Kesehatan Dunia oleh World Health Organization (WHO), membuat kita perlu mengoreksi kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.

Sayangnya, jauh dari kata sehat, kualitas kesehatan rakyat Indonesia justru memprihatinkan dengan temuan kasus gizi buruk di Indonesia yang tak kunjung usai. Setiap tahun kasus ini terus bermunculan silih berganti bahkan muncul di provinsi yang terbilang kaya dengan sumber daya alam.

Tidak hanya membuat penderitanya terlihat kurus-kering, penyakit yang menyerang sebagian besar anak di bawah usia 5 tahun ini pun dapat menimbulkan komplikasi atau dampak lainnya pada tubuh seperti kelumpuhan, kelainan otak, bahkan kematian.

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada tahun 2014 mencatat 132 kasus gizi buruk pada balita yang mengakibatkan 14 orang diantaranya meregang nyawa. Dari data tersebut, jika di telaah pada 34 provinsi, maka Indonesia mengantongi sekitar 4.420 kasus gizi buruk yang merenggut 476 nyawa. Bahkan South East Asian Nutrition Surveys (SEANUTS) pada tahun 2012 menyebutkan masalah gizi buruk menjadi masalah utama Indonesia. Data-data ironis ini pun menimbulkan pertanyaan. Bagaimana bisa negara agraris yang kaya akan bahan pangan memiliki ribuan kasus kekurangan gizi? Siapa yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut? Mengapa Pemerintah terkesan “membunuh” rakyatnya sendiri di dalam lumbung padi?

Ketersediaan pangan yang belum merata di seluruh daerah di Indonesia disinyalir menjadi penyebab kasus gizi buruk. Tidak semua provinsi dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Namun bagi provinsi yang jauh dari perhatian pemerintah pusat, sulitnya akses transportasi untuk mendistribusikan bahan pangan juga menjadi kendala berarti.

Dalam domain hukum, kewajiban mewujudkan ketahanan pangan telah tertera dalam UU Nomor 7 Tahun 1996 yang mengamanatkan Pemerintah bersama masyarakat berkewajiban mewujudkan ketahanan pangan nasional. Namun pada realitanya, Pemerintah seperti harus siap dikambinghitamkan dalam masalah gizi buruk di Indonesia. Bak istilah “mati satu tumbuh seribu”, masalah gizi buruk seperti tiada hentinya. Ratusan bahkan ribuan kasus baru ditemukan. Pada November 2014, Azahra Wulandari (1 tahun) balita penderita gizi buruk asal Bekasi, Jawa Barat, meninggal setelah orangtuanya nekat membawa pulang sang anak dari rumah sakit karena tak sanggup membayar pengobatan pasien yang mencapai Rp 7,5 juta per malam. Di Gowa, Sulawesi Selatan, Karmila (18 bulan) meninggal dunia pada Februari 2015 lalu setelah tidak mendapat perhatian dari pihak puskesmas setempat.

Tidak hanya sebagai dampak kemiskinan, kasus gizi buruk juga kerap terjadi karena kurangnya penyuluhan akan kebutuhan gizi ibu hamil dan anak secara dini, serta minimnya fasilitas kesehatan. Akar dari permasalahan inilah yang harus menjadi cambuk bagi Pemerintah untuk saling mengintegrasikan peran antarkementeriannya.

Beberapa tindakan pun dilakukan Pemerintah dan masyarakat guna menumpas masalah gizi buruk di Indonesia. Pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia menjalin kemitraan dengan UNICEF, dan Uni Eropa dalam membentuk pelatihan khusus bagi 500 petugas kesehatan, bidan, ahli gizi, serta relawan masyarakat tentang penyebab kekurangan gizi. Bahkan Lembaga non-pemerintahan seperti Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Lampung dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar berkomitmen membantu Pemkotnya masing-masing dalam mengatasi gizi buruk dengan mendata jumlah anak yang menderita gizi buruk dan menggalang pelatihan penanganan balita kurang gizi.

Namun meski berbagai upaya preventif dan kuratif gencar dilakukan, Pemerintah negeri agraris sepertinya masih kalang-kabut dalam mencukupi gizi rakyatnya. Kerjasama antara kementerian-kementerian dalam Pemerintah serta masyarakat Indonesia tentu penting untuk menyelesaikan masalah gizi buruk. Swasembada pangan pun penting untuk segera direalisasikan agar gizi masyarakat tercukupi secara menyeluruh. Jangan sampai Pemerintah terlihat seperti “membunuh” rakyatnya sendiri dengan bersikap tak acuh pada kebutuhan gizi rakyat Indonesia.

Vera Khairifah,
Mahasiswi Jakarta