Ketua DPRD DKI Galau Soal HMP

WARTA KOTA, PALMERAH— Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tampak galau karena diduga ada pihak internal di dewan yang tak menyukai sikap Fraksi PDIP yang menolak pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sikap Fraksi PDIP yang menolak HMP bertujuan agar kisruh politik antara Ahok dengan DPRD terkait penetapan APBD DKI 2015 segera berakhir.

"Pasti banyak yang tidak suka. Tapi (ini) demi kepentingan yang lebih besar agar semuanya bisa berjalan lebih baik. Kita ingin membawa ibu kota negara ini ke arah yang lebih baik, menjadi Jakarta Baru," ucap Prasetio yang berasal dari PDIP, di Gedung DPRD DKI, Rabu (15/4).

Menurut Pras--sapaan akrabnya--keputusan Fraksi PDIP menolak HMP juga dilatarbelakangi masukan dari para pengurus di tingkat pusat dan Presiden Jokowi. "Keputusan Fraksi PDIP juga merupakan masukan dari DPP dan saran dari Pak Presiden. Tujuannya baik. Masa selama enam bulan saya jadi ketua DPRD, yang ada malah gontok-gontokan terus. Saya cuma mau bekerja, teman-teman dewan yang lain juga mau kerja," ujar Sekretaris DPD PDIP DKI itu.

Meski Fraksi PDIP tak mendukung HMP terhadap Ahok, Pras mengaku akan tetap mengakomodir fraksi-fraksi lain yang telah menyatakan mendukung hak tersebut.

Namun, kata Pras, kepastian penyelenggaraan sidang paripurna persetujuan HMP masih tergantung hasil rapat pimpinan DPRD yang digelar pekan depan.

Hingga kemarin proses menuju rapat paripurna pengajuan HMP terhadap Ahok masih bergulir. Sudah tiga fraksi yang mendukung HMP, yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PPP, dan Fraksi Demokrat. Kemudian, akan disusul oleh fraksi lain, yakni Fraksi PKS dan Partai Golkar, dengan catatan tidak mendukung pemakzulan.

Sementara itu, fraksi yang menyatakan tidak mendukung HMP adalah Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, dan PAN. Kemarin bertambah dengan kehadiran Fraksi PDIP yang ikut tidak mendukung HMP.

Angket dilanjutkan

Secara terpisah, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mendukung digulirkannya HMP, bukan berarti mendukung pemakzulan terhadap Ahok. Karena itu, ia menilai sudah seharusnya semua fraksi di DPRD mendukung digulirkannya HMP, yang merupakan kelanjutan dari hak angket.

"Hak angket harus ditindaklanjuti, tidak mungkin dihentikan. Tinggal nanti mau tindak lanjutnya seperti apa," ujarnya seperti dikutip Kompas.com, kemarin. (suf/Tribun)