FSGI: Jangan Jadikan UN Bahan Pertimbangan Masuk PTN

WARTA KOTA, MENTENG - Meski ujian nasional (UN) bukan penentu kelulusan, masih terjadi kebocoran naskah soal hingga penyebaran kunci jawaban.

Hal ini berdasarkan temuan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang membuka posko pengaduan UN 2015.

Retno Listyarti, Sekretaris Jenderal FSGI, menyebutkan beberapa laporan kecurangan dalam UN di antaranya adalah 11 laporan jual beli kunci jawaban, salah satunya di DKI Jakarta.

"Laporan jual beli kunci juga terjadi di DKI Jakarta dengan harga kunci berkisar antara Rp 14 - 21 juta. Para siswa juga dikoordinasi untuk patungan antara Rp 50-100 ribu per siswa," katanya dalam konferensi pers, Rabu (15/4/2015) sore.

Posko pengaduan UN yang dibuka FSGI di 46 kota/kabupaten seperti Medan, DKI Jakarta, Bengkulu, Batam, Bandung, dan lain-lain itu mencatat menurunnya laporan kecurangan tentang UN.

Menurut Doni Koesoema, Anggota Dewan Pertimbangan FSGI, mengatakan pada 2015 posko hanya menerima 91 laporan. Pada 2011, tercatat 102 laporan, 2012 naik menjadi 317 laporan.

"UN 2013 FSGI menerima 1035 laporan karena saat itu UN gagal dilaksanakan serentak dan 2014 laporan turun menjadi 304 laporan," kata Doni.

Selain itu, seperti disebutkan Retno kemarin, kebocoran soal UN dilaporkan oleh salah seorang pengawas yang secara tidak sengaja mengunduh soal belajar UN yang ketika dia menjadi pengawas, ternyata soal UN yang keluar sama dengan yang ditemukannya di internet.

"Ini terjadi selama tiga hari berturut-turut. Misalnya hari pertama, soal sama 100 persen, hari kedua sama 50 persen, dan hari ketiga kembali sama 100 persen," kata Retno.

Melihat hal itu, Doni dan Retno menyarankan kepada Mendikbud Anies Baswedan agar ke depan, UN tidak lagi menjadi bahan pertimbangan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri.

"Kalau yang SNMPTN saja tidak disebut berapa persen penggunaan nilai UN tetapi kebocoran yang terjadi sudah masiv, bagaimana nanti untuk UN SMP dan SD yang merupakan dasar untuk masuk ke sekolah jenjang berikutnya," kata Doni.

Karenanya, pemerintah seharusnya mengembalikan fungsi asli UN yang merupakan metode pemetaan pendidikan.

Selain itu, FSGI menyarankan agar tidak ada lagi label sekolah favorit sehingga ke depannya siswa masuk sekolah sesuai dengan rayon tempat tinggal masing-masing.

FSGI juga meminta pemerintah menindak tegas dan memberikan sanksi hukum dengan pelibatan kepolisian atas hal tersebut.

Penelusuran Warta Kota, memang telah terjadi kebocoran kunci jawaban soal UN. Kunci jawaban beredar di wilayah Jakarta dan disebarkan pagi hari oleh siswa ke siswa yang telah membayar Rp 100.000. Ada lima buat paket jawaban yang disediakan untuk masing-masing soal.

Untuk meyakinkan peserta UN bahwa kunci jawaban tersebut benar, ada clue atau petunjuk berupa nomor dan bacaan soal di masing-masing paket. (Agustin Setyo Wardani)