HMP DPRD DKI Jakarta

DPRD Yakin Makzulkan Ahok

Hak Menyatakan Pendapat (HMP) diyakini akan menggusur Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari kedudukannya.

DPRD Yakin Makzulkan Ahok
Wartakotalive.com/Ferdinand Waskita
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/11/2014). 

Warta Kota, Balai Kota -- Rencana untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), yang digelar oleh DPRD DKI untuk Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, segera digelar pekan depan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik yakin, dengan diajukannya HMP DPRD DKI Jakarta tersebut, maka Ahok akan dimakzulkan.

"Kepala daerah dapat diberhentikan bila terbukti melanggar Undang-Undang (UU)," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/5/2015).

Pasalnya, lanjut Taufik, Ahok sendiri pada penggunaan Hak Angket yang diajukan DPRD DKI Jakarta sudah terbukti melakukan dua pelanggaran.

"Draft RAPBD DKI 2015 yang diserahkan ke Kemendagri bukan hasil pembahasan," katanya.

Lalu, kata Taufik, masalah etika Ahok yang kerap melontarkan kata-kata kasar juga menjadi catatan tersendiri. "Saya yakin, pas paripurna itu muncul, Gubernur dimakzulkan," katanya.

Baca Juga: Ahok Terbukti Melanggar, Dewan Minta Segera Ditindak

Dasar Hukum Hak Menyatakan Pendapat (HMP):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelsi Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 336: Hak menyatakan pendapat diusulkan oleh:

a. Paling sedikit 15 orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 orang sampai dengan 75 orang.

b. Paling sedikit 20 orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 frakis untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 75 orang‎.

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved