Citizen Journalism

Kepincangan Hukum di Negara Hukum

Negeri yang dalam konstitusi mengaku negara hukum. Namun hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Kepincangan Hukum di Negara Hukum
Tribunnews.com
Ilustrasi 

WARTA KOTA, PALMERAH - Akhir-akhir ini penegakan hukum di Negeri ini sedang diuji. Karena kasus-kasus hukum kontroversial terjadi dan menjadi perbincangan hangat di publik. Seolah-olah ada kepincangan hukum di negara hukum ini.

Memang agak miris sebenarnya saat kita melihat kenyataan hukum ini. Namun, jika mengamati peristiwa hukum yang terjadi beberapa hari terakhir ini memang begitulah adanya.

Kepincangan hukum terasa pada kasus seorang nenek Asyani yang dituduh mencuri saat membawa tujuh balok kayu ke bengkel tetangganya pada Juli 2014 lalu. Namun karena tak bisa menunjukan surat keabsahan kayu ia terancam dihukum lima tahun.

Ancaman tersebut setara dengan hukuman yang didapatkan oleh Chairin Nisa, penyuap mantan Ketua Mahkamah Agung, Akil Mokhtar dalam sengketa Pilkada kabupaten Gunung Mas. Dan lebih tinggi dibandingkan dengan vonis mantan Kemenpora Andi Mallarangeng dalam kasus korupsi Hambalang yang hanya dihukum empat tahun penjara.

Belum lagi, wacana oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly yang berencana akan merombak Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksaan Hak Warga Binaan yang dinilainya terlalu diskriminasi dan melanggar hak asasi, khususnya terpidana korupsi.

Jika hal itu benar-benar dilakukan maka pemberian remisi kepada terpidana korupsi akan semakin longgar. Dan vonis yang telah dijatuhkan pada para koruptor dapat semakin ringan.

Padahal apa yang telah mereka lakukan merupakan suatu perebutan hak rakyat untuk sejahtera dan merugikan negara hingga milyaran rupiah. Mereka telah merenggut masa depan rakyat Indonesia hanya untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga serta koleganya.

Peristiwa tersebut semakin memperkuat potret kepincangan hukum di Negeri ini. Negeri yang dalam konstitusi mengaku bahwa dirinya merupakan negara hukum. Namun hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Tak ada yang bisa diharapkan untuk menuntaskan kepincangna hukum tersebut selain pemerintah dan aparat hukum benar-benar bekerja untuk keadilan. Rakyat hanya bisa berharap kepada mereka untuk selalau memegang amanah untuk memberantas korupsi dan tikus negara ini.

Agar amanat Pancasila dan Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk memberikan keadilan pada seluruh rakyat Indonesia terpenuhi. Tidak semata hanya sebagai slogan dan alat untuk pencitraan.

Namun benar-benar terlaksana tanpa pilih kasih dan sesuai Undang-Undang dan Peraturan. Bila perlu, direvisi demi untuk memperkuat perarturan agar koruptor bisa dihukum berat dan membuat jera bagi koruptor. Juga membuat calon koruptor berpikir seribu kali. Semoga!

Lilis Varwati,
Mahasiswa D3 Ilmu Jurnalistik, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta

Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved