Pengamat Heran Polisi Tak Periksa Anggota DPRD DKI Penggagas UPS

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar heran polisi tak kunjung memeriksa anggota DPRD DKI dalam kasus dugaan korupsi UPS.

Pengamat Heran Polisi Tak Periksa Anggota DPRD DKI Penggagas UPS
Agustin Setyo Wardani
UPS di SMAN 35 Jakarta Barat yang diketahui seharga Rp 5,8 miliar. 

WARTA KOTA, SEMANGGI-Lambatnya penetapan tersangka serta tak diperiksanya anggota DPRD DKI Jakarta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS), membuat heran pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar.

Bambang menegaskan, mestinya jika bukti-bukti sudah cukup maka secepatnya pihak kepolisian segera mengumumkan tersangkanya.

"Jika alat-alat bukti sudah cukup penyidik bisa menentukan seseorang menjadi tersangka," kata Bambang.

Sebab, kata Bambang, adanya tenggang waktu yang tidak segera ditetapkannya seseorang menjadi tersangka bisa dimanfaatkan oleh calon tersangka lari dari jeratan hukum.

"Jangan ditunda lagi, mestinya tak usah lama-lama. Bisa saja para calon tersangka ini membuang dokumen atau melarikan diri ke luar negeri," kata Bambang.

Selain itu, ucap Bambang, bila memang ditemukan adanya kejanggalan dalam penyidikan maka semestinya Bareskrim Polri segera melakukan supervisi ke Polda Metro Jaya terkait penyidikan kasus ini.

"Kalau ditemukan ketidakadilan dalam penyidikan, maka silahkan Mabes Polri lakukan supervisi. Karena sampai saat ini pemeriksaan juga dilakukan hanya kepada mereka yang bersentuhan tapi penggagasnya tidak tersentuh," kata Bambang.

Maksud dari penggagas adalah para anggota DPRD yang semestinya juga melakukan pengawasan namun justru meloloskan pengadaan UPS yang diduga terjadi markup.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menaksir Kerugian negara akibat dugaan korupsi dalam pengadaan UPS mencapai Rp 50 miliar.

Kasubdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Ajie Indra mengatakan, taksiran sementara kerugian negara dalam dugaan korupsi UPS dalam APBD 2014 mencapai Rp 50 miliar.

"Taksiran kasarnya sekitar Rp 50 miliar. Tetapi untuk kepastiannya kita harus menunggu hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan)," katanya.

Selain itu, sebelumnya Ajie mengatakan, pihaknya sudah terarah soal tersangka. Hanya tinggal melengkapi beberapa bukti agar penetapan tersangka jadi sempurna.

Menurut Ajie, butuh kesempurnaan lantaran pengadaan UPS terbagi ke dalam 49 kali lelang. Sehingga pihaknya mesti memastikan apakah calon tersangka ini terlibat didalam seluruh lelang pengadaan itu.

Makanya, perlu dituntaskan lebih dulu penyidikan terhadap 49 kali lelang pengadaan. Jad bisa dipastikan para calon tersangka terlibat di berapa lelang. Sehingga nantinya bisa diketahui langsung jumlah nilai kerugian negara yang disebabkan oleh prilaku calon tersangka. Dengan begitu penetapan tersangka akan sempurna.

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved