APBD DKI 2015

Banggar DKI Bahas Evaluasi APBD dari Kemendagri

Badan Anggaran (Banggar) DKI Jakarta, menggelar rapat hasil evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015.

Banggar DKI Bahas Evaluasi APBD dari Kemendagri
Tribunnews.com
Ilustrasi 

WARTA KOTA, PALMERAH—Badan Anggaran (Banggar) DKI Jakarta, menggelar rapat hasil evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015. Evaluasi tersebut, setelah yang telah dikoreksi oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Evaluasi tersebut terangkum dalam satu bundel kertas dengan jumlah 114 halaman.

Banggar pun menyimpulkan ada beberapa puluh item yang bukan hasil pembahasan pada Paripurna 27 Januari lalu.

"Ada banyak item yang dianggarkan bukan hasil dari pembahasan dengan kami. Salah satunya, penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," katanya.

Lima BUMD tersebut, lanjut Pras, seperti PD Dharma Jaya Rp 51.702.096.639; PT Ratax Armada Rp 5,500.000.000; PT Cemani Tokak Rp 112.968.859.000; PT Grahasahari Surya Jaya Rp 48.870.000.000; PT RS Haji Jakarta Rp 100.309.278.000.

Menurut Pras, penganggaran kelima BUMD tersebut, tidak pernah dibahan dan tidak diparipurnakan pada 27 Januari Lalu.

Karena itulah, pihaknya akan mempertanyakan kepada TAPD besok.

"Kami akan mempertanyakan terlebih dahulu kenapa kegiatan yang tidak dibahas dalam penyusunan APBD muncul di APBD yang dievaluasi Kemendagri. Jadi masyarakat akan tahu, siapa yang selama ini korupsi dan menipu. Temuan inilah yang sebenarnya disebut sebagai dana siluman," katanya.

Salah Tafsir

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, Heru Budi Hartono, mengatakan bahwa nilai yang disebutkan oleh Ketua DPRD tersebut, merupakan nilai ekuitas atau kekayaan yang dimiliki BUMD.

Halaman
12
Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Suprapto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved