Ahok Vs DPRD DKI

Kasus Pencemaran Nama Baik Berlanjut, Status Ahok Jadi Terlapor

Kasus pelaporan Gubernur DKI atas pencemaran nama baik kepada beberapa anggota DPRD DKI di Bareskrim kini statusnya sudah menjadi terlapor.

Kasus Pencemaran Nama Baik Berlanjut, Status Ahok Jadi Terlapor
Kompas.com/Alsadad Rudi
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (tengah) didampingi empat wakilnya, masing-masing (dari kiri) Abraham Lunggana, Mohamad Taufik, Triwisaksana, dan Ferrial Sofyan, usai rapat paripurna pengajuan hak angket ke Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, di Gedung DPRD DKI, Kamis (26/2/2015) 

WARTA KOTA, GAMBIR - Kasus pelaporan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, atas pencemaran nama baik kepada beberapa anggota DPRD DKI Jakarta, di Bareskrim Mabes Polri, kini statusnya sudah menjadi terlapor.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kuasa Hukum para pelapor, Razman Arif Nasution di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2015).

"Saya mewakili beberapa fraksi, yaitu PPP, Gerindra, PKS, Demokrat, dan masih termasuk Hanura, meski Hanura ada keinginan untuk tetap ikut Hak Angket, tapi untuk laporan di Bareskrim, sepertinya ada keinginan untuk mencabut. Tapi saya katakan, dalam kuasa, saya laporkan ke Bareskrim, sehingga kedudukan saat ini, sauda Ahok selak Gubernur DKI, sudah menjadi terlapor. Dengan nomor surat tbl/168/iii/2015/bareskrim tanggal 11 Maret 2015," kata Rezman.

Pasal yang dilaporkan sendiri, pasal 310, 311, 317, dan 207 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah, serta UU ITE.

"Ancaman hukuman kalau diakumulasi jadi 10 tahin. Saya baru saja berkoordinasi dengan pihak Bareskrim, bahwa laporan kami telah diterima dan saat ini sedang ada di posisi Kepala Biro Penanganan Hukum Pidana Umum dan kita mendorong untuk masuk kepda tindak pidana khusus," katanya.

Pihaknya yakin, Bareskrim akan segera memanggil Ahok. Hal tersebut pun sudah disampaikan dan koordinasi dengan beberapa anggota DPRD, yang telah memberi kuasa padanya.

Untuk melakukan pemeriksaan dan BAP, yaitu kepada Tubagus Arif (fraksi PKS) dan Ahmad Nawawi (fraksi Demokrat).

"Saya baru menemukan beberapa bukti baru tentang pencemaran yang dilakukan pak Ahok. Misalnya beliau menyatakan bawa pencuri uang rakyat lebih tidak beretika dalam sebuah situs online pada 27 Februari dan di youtube.com," katanya.

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved