APBD DKI 2015

Puskesmas Pinjam Dana BLUD

Molornya penetapan Ang­garan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 berimbas pada program pelayanan di Puskesmas.

Puskesmas Pinjam Dana BLUD
Kompas.com/Luthfie
Puskesmas 

WARTA KOTA, PALMERAH— Molornya penetapan Ang­garan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 berimbas pada program pelayanan masyarakat di Puskesmas. Pihak Puskesmas menyiasatinya dengan meminjam dana talangan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sambil menunggu APBD disahkan.

Kepala Puskesmas Tambora, Jakarta Barat, Ahrahayati Wil­dany menyatakan, pihaknya membutuhkan dana untuk menjalankan program melayani masyarakat. Satu dari program tersebut yakni program sosialisasi dan fogging DBD.

Sejak 2015 sudah ada 35 kasus DBD yang dilaporkan ke Puskesmas Tambora. Satu orang meninggal dunia akibat DBD. "Kami sudah melakukan fogging dengan dana talangan dari BLUD," ujar Ahrahayati saat ditemui di Puskesmas Tambora, kemarin.

Ada 17 titik yang terdeteksi positif berdasarkan penyelidikan epidemologis di kawasan Tambora. Selama setahun total dana fogging dan sosialisasi sebesar Rp 870 juta.

Selain fogging dan sosialisasi, pelayanan Puskesmas tak terganggu karena adanya dana BLUD. Pengadaan obat juga sudah dialokasikan untuk kebutuhan 15 bulan.

Namun, pembayaran hal pe­ga­wai negeri sipil (PNS) di Puskesmas terkendala karena tunjangan kinerja daerah (TKD) belum cair. "Secara umum pelayanan Puskesmas berjalan baik. Gaji honorer juga dialokasikan dengan dana talangan BLUD," ungkapnya.

Belum gajian

Dampak belum disahkannya APBD DKI 2015, anggota DPRD belum dapat menerima gaji mereka setiap bulannya karena gaji pokok (GP) mereka memang bersumber pada APBD. Hal tersebut berbeda dengan gaji pokok PNS DKI, yang bersumber dari APBN.

Bagaimana tanggapan anggota DPRD yang belum menerima gaji? "APBD enggak diketok ya enggak gajian. Tetapi tenang saja, kami tidak miskin-miskin amat," ujar Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Bestari Barus di Gedung DPRD DKI, kemarin.

Selain persoalan belum cairnya APBD, Kemendagri memiliki sebuah peraturan. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah dan anggota DPRD akan mendapat sanksi tidak dibayar gaji serta tunjangan selama enam bulan jika terlambat menyerahkan draf APBD setelah 31 Desember. Tetapi, PP undang-undang tersebut belum turun sehingga belum berlaku.

Hal yang sama dilontarkan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik. Taufik menganggap enteng persoalan tidak keluarnya gaji dia.

"Enggak usah ngomong enam bulan. Sekarang saja udah enggak gajian kok," ujarnya.

Hingga kemarin APBD DKI 2015 belum cair dan belum selesai dievaluasi Kemendagri. Keterlambatan ini disebabkan adanya ketidaksepakatan antara pihak pemprov dan DPRD DKI dalam penyerahan dokumen rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) ke Kemendagri. Masing-masing mengaku memiliki dokumen RAPBD yang diklaim sah dan sesuai aturan yang berlaku.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika sebelumnya mengatakan, pihaknya akan tetap mengusahakan mecairkan dana TKD yang telah disosialisasikan baru-baru ini.

"Kami sedapat mungkin akan menerapkan apa yang sudah kami sosialisasikan. Saat ini di DKI terdapat sebanyak 72.000 PNS," kata Agus Suradika, Minggu (8/3). (m3/suf)

Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved