Ahok: Aku Tidak Lapor Korupsi UPS ke Polda

WARTA KOTA, PALMERAH— Polda Metro Jaya mengaku sudah menyelidiki kasus dugaan mark up pengadaan alat catu daya listrik atau uninterruptible power supply (UPS) di dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI 2014 sejak Januari 2015. Mereka mengaku menangani kasus tersebut karena laporan seseorang.

Siapa pelapornya, tidak ada yang tahu. Termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sebab, Basuki hanya melaporkan kasus tersebut ke KPK. Dan belum ada pembicaraan bahwa kasus tersebut dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

"Enggak tahu, aku enggak tahu siapa yang melapor itu," kata Basuki ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Meski begitu, dia tidak keberatan jika Polda Metro menangani kasus tersebut.

"Enggak apa-apa, biar polisi saja yang periksa," kata dia lagi.

Rabu (4/3/2015) kemarin, sebanyak enam orang diperiksa Polda Metro Jaya. Mereka berasal dari empat sekolah di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat serta Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.

Dari enam orang itu, salah satunya adalah mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman. Sebagai informasi, Alex merupakan satu dari dua pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS pada 2014.

Polda Metro Jaya menemukan adanya indikasi penyimpangan dari proyek pengadaan alat UPS untuk sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Indikasi itu ditemukan dari hasil penyelidikan yang sudah berjalan selama ini. 

Pada tahun 2014 lalu, sekolah yang mendapatkan UPS berjumlah 49 sekolah, yang berada di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Adapun anggaran pengadaan UPS di APBD 2014 harganya fantastis, mencapai sekitar Rp 5,8 miliar per unit. (Kurnia Sari Aziza)