Ahok Vs DPRD DKI

Pemkot Jaksel Ajukan Anggaran Rp 4,6 Triliun Dalam APBD DKI

Dalam APBD DKI Jakarta 2015, Pemkot Jakarta Selatan mengajukan anggaran sebesar Rp 4,6 triliun untuk beberapa program unggulan.

Pemkot Jaksel Ajukan Anggaran Rp 4,6 Triliun Dalam APBD DKI
Kompas.com/Fabian Januarius Kuwado
Ilustrasi : Suasana rapat paripurna pengesahan APBD DKI 2014 di Gedung DPRD DKI jakarta, Rabu (22/1/2014). 

WARTA KOTA, KEBAYORAN BARU - Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengajukan anggaran sebesar Rp 4,6 triliun untuk beberapa program unggulan. Padahal, pada APBD DKI 2014, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan hanya bisa menyerap sebesar 67 persen dari anggaran yang tidak jauh beda yang diajukan pada tahun 2015.

Hal ini diungkapkan Walikota Jakarta Selatan, Syamsuddin Noor saat melakukan rapat dengan para anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.‎ Setidaknya ada 15 program unggulan dari Pemkot Jakarta Selatan seperti pendidikan, kesehatan dan pelayanan terhadap masyarakat.

"Penyerapan pada APBD DKI 2014 memang rendah. Dari seluruh unit kerja sebesar 67 persen. Ini turun dibandingkan tahun 2013 sebesar 82,1 persen," kata Syamsuddin dalam rapat di kantor Walikota Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2015).

Dia menuturkan penyerapan rendah dikarenakan pelelangan di setiap unit kerja terkendala. Pasalnya, Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) hanya terpusat di Provinsi DKI Jakarta. Oleh sebab itu, dengan adanya ULP di tingkat Kota Administrasi, dia berharap penyerapan lebih baik.

"Contoh pembangunan lima kantor kelurahan baru dan lima penyelesaian kantor kelurahan yang seharusnya 125 hari menjadi 75 hari. Jadi anggaran tidak dapat diserap," kata dia.

Dalam paparannya, Syamsuddin juga mengatakan program unggulannya ada PTSP. Namun, kendalanya ada personel di lapangan yang hanya ada dua orang. Sehingga, dia menginstruksikan Camat dan Lurah untuk membantu proses perizinan masyarakat.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima (PKL) dan akan direlokasi ke kios yang masih kosong di pasar milik PD Pasar Jaya.‎ "Nantinya PKL yang ditertibkan akan direlokasi ke Pasar milik PD Pasar Jaya yang kosong," ungkapnya.

Tak hanya itu, sesuai Peraturan Daerah (Perda) 2 tahun 2002, pihak Pemkot Jakarta Selatan akan mengevaluasi minimarket yang semakin menjamur dan tidak memiliki izin. Apalagi, keberadaan mini market berada di dekat pasar tradisional.

"Sudah di inventarisir yaitu ada 679 mini market dan 57 seven eleven. Kami juga melakukan pengawasan minuman beralkohol," kata dia.

Pelayanan PTSP yang buruk

Halaman
12
Penulis:
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved